“Hilirisasi menjadi kata kunci. Kalau kita bisa menciptakan nilai tambah dari potensi lokal, maka pertumbuhan ekonomi akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Rachmad menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan agenda pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
RPJMN 2025–2029, kata dia, akan mengusung tiga pilar utama pembangunan: pertumbuhan ekonomi berkualitas, pengembangan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045, dan percepatan penurunan kemiskinan.
“Kita ingin semua program prioritas nasional berjalan efektif di daerah, termasuk di Aceh, untuk memastikan kemajuan yang merata,” tegasnya.
Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029 secara resmi dibuka oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Hadir pula Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, serta jajaran pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan akademisi.
Forum ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penentuan arah baru pembangunan Aceh lima tahun ke depan—dengan harapan Dana Otsus tidak lagi hanya menghidupi birokrasi, tetapi benar-benar dirasakan rakyat Aceh.
