Padahal, menurutnya, Pokir semestinya berasal dari hasil Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) berjenjang, bukan penunjukan sepihak.
Ia mendesak APH untuk tidak ragu mengusut proyek-proyek yang bersumber dari Pokir.
“Tidak ada yang salah jika APH melakukan langkah preventif sebelum korupsi terjadi. Jangan takut dengan gertakan Ketua DPRA yang akan memanggil Dirkrimsus atau Kapolda ke kantor dewan,” tegasnya.
Nasruddin bahkan mengisyaratkan kemungkinan adanya tawar-menawar politik antara pimpinan dewan dan APH yang bisa membuat proses hukum hilang tanpa jejak.
“Masyarakat menunggu, apakah pemanggilan Ditreskrimsus Polda Aceh oleh Ketua DPRA itu ada hasilnya atau hanya gertak sambal saja?”
Di akhir pernyataannya, Nasruddin menantang Mualem untuk membuktikan komitmennya pada transparansi.
“Pertanyaan besar kami: beranikah Gubernur Mualem mengumumkan secara terbuka daftar dana Pokir anggota DPRA tahun anggaran 2025? Jika berani, kami akan beri penghargaan khusus kepada beliau sebagai Gubernur paling transparan.”
