Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Mualem Jangan Jadi Penonton Ketika Aceh Kehilangan Empat Pulau

Hingga berita ini diterbitkan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) belum mengeluarkan pernyataan resmi ataupun keterangan pers menyangkut langkah Pemerintah Aceh dalam merespons pengalihan empat pulau tersebut ke Sumatera Utara.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem saat bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution di Banda Aceh beberapa hari lalu

Mereka bahkan menyarankan agar Gubernur Aceh langsung menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan keberatan resmi dari masyarakat Aceh.

“Jika perlu, Gubernur Aceh harus menghadap langsung ke Presiden untuk menjelaskan posisi Aceh dan menunjukkan bukti-bukti administratif serta historis bahwa keempat pulau tersebut adalah bagian dari Aceh,” ujar Aldi.

IMM juga memperingatkan bahwa jika Pemerintah Aceh terus berdiam diri, mereka siap melakukan aksi-aksi lanjutan termasuk demonstrasi di Kantor Gubernur Aceh dan Gedung DPRA.

“Kami tidak segan turun ke jalan, karena ini soal masa depan wilayah kami. IMM akan kawal persoalan ini sampai ada sikap resmi dan nyata dari Pemerintah Aceh. Diam bukan pilihan,” tegasnya.

Pertemuan dengan Gubernur Sumut Tak Menjawab Masalah
Dalam perkembangan terbaru, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Nasution, telah mengunjungi Aceh untuk membahas ppengalihan empat pulau tersebut dan sempat bertemu dengan Gubernur Aceh.

Namun, hingga saat ini tidak ada kejelasan mengenai isi pembicaraan ataupun hasil dari pertemuan tersebut. Pemerintah Aceh belum memberikan informasi apapun kepada publik.

“Pertemuan itu jangan hanya formalitas. Harus ada transparansi. Publik berhak tahu sikap Pemerintah Aceh. Apakah akan melawan atau malah berkompromi soal kedaulatan?” kata Aldi.

Kekhawatiran Publik: Aceh Kehilangan Wilayah secara Sistematis
Beberapa kalangan di Aceh mulai mengkhawatirkan bahwa pengalihan wilayah semacam ini bisa menjadi preseden buruk jika tidak dilawan. Isu batas wilayah antarprovinsi, yang selama ini kurang diperhatikan secara serius, bisa menjadi alat politik atau bahkan ladang kompromi dalam negosiasi pusat-daerah.

IMM Aceh dan berbagai organisasi masyarakat sipil mendesak agar Pemerintah Aceh lebih terbuka dan melibatkan publik dalam menyikapi isu ini.

“Kami tidak ingin masyarakat hanya dijadikan penonton. Pemerintah Aceh harus melibatkan semua pihak, termasuk tokoh adat, tokoh agama, aktivis, dan akademisi untuk merumuskan langkah strategis membela wilayah Aceh,” tutup Aldi.

author avatar
M Ichsan

Lainnya

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Tutup