Infoaceh.net, BANDA ACEH – Muzakir Manaf-Fadhlullah atau Mualem-Dek Fad resmi dilantik sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030. Pelantikan keduanya berlangsung dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh pada Rabu pagi, 12 Februari 2025, yang dihadiri berbagai tokoh penting dalam dan luar negeri serta tokoh perdamaian Aceh.
Pelantikan Mualem-Dek Fad dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang mewakili Presiden RI Prabowo Subianto.
Acara pelantikan ini menjadi saksi bagi banyak pihak yang hadir, termasuk para tokoh perdamaian Aceh seperti Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar memberikan pengukuhan adat kepada Mualem dan Fadhlullah.
Dalam kesempatan itu, Wali Nanggroe mengatakan, rakyat Aceh telah memberikan mandat kepada Muzakir Manaf-Fadhlullah sebagai kepala dan wakil kepala pemerintahan Aceh, untuk menyelenggarakan pemerintahan Aceh dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.
“Kami berharap saudara dapat memajukan peradaban Aceh, meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh, dan terus memperkuat perdamaian yang telah dibangun selama ini.”
Setelah menerima pengukuhan adat, Mualem bersama Dek Fad memberikan sambutan pertama sebagai Gubernur/Wakil Gubernur terpilih. Mualem mengungkapkan komitmennya bekerja keras demi membangun Aceh lebih baik di masa depan.
“Kami tidak ingin lagi mendengar sebutan Aceh sebagai provinsi termiskin. Saya mau Aceh nanti lebih kaya dari provinsi lain. Hari ini mari bergerak langkah, bersama-sama menjadikan Aceh lebih maju” tegasnya.
Mualem menyoroti pentingnya kerja sama dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat Aceh, baik dari eksekutif, legislatif, hingga masyarakat umum, dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
“Alhamdulillah, hari ini kami bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, telah resmi dilantik. Kami menerima amanah besar ini dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi negeri yang kita cintai, Aceh,” ujarnya.
Mualem menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, sinergi antara kedua lembaga tersebut sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang efektif dan sesuai dengan harapan rakyat Aceh.
