“Langkah langkah kongkrit seperti ini yang perlu kita lakukan, hingga banyak proyek yang turun ke Aceh Besar, jika berharap dana APBK tentu itu sangat tidak memungkinkan,” ujar Iswanto.
Di sisi lain, Iswanto mengingatkan jajaran OPD untuk membangun komunikasi yang intens dengan jajaran DPR Aceh dan DPRK Aceh Besar.
Khusus untuk sinergi dengan jajaran DPRK, setiap OPD harus tahu dengan komisi apa mereka berdampingan, sehingga akan mudah untuk bermitra dalam menjalankan fungsi dan tugas masing masing.
“Jangan sampai terjadi, OPD tak tahu dengan komisi mana di DPRK mereka bermitra, sehingga muncul kesan, ketika butuh baru mencari dan membangun komunikasi. Jelas ini tak efektif, sehingga misi yang diharapkan malah gagal di tengah jalan,” tutur Iswanto seraya menambahkan, komunikasi itu bukan hanya di gedung ber-AC atau ruang kerja, namun jauh lebih efektif dalam suasana informal seperti di kedai kopi atau bahkan lesehan di meunasah.
Dalam kesempatan itu, Iswanto dan Sulaimi berharap semua jajaran OPD untuk ‘satu kata’ dalam menyikapi keputusan daerah, bukan malah terkesan buang badan dengan menyalahkan pimpinan daerah.
“Ini fatal, karena semua hal ditumpahkan kepada pimpinan. Padahal semua kebijakan itu adalah tanggungjawab kolektif, karena menyangkut hajat hidup semua ASN misalnya. Jangan ada pimpinan OPD malah menumpahkan kesalahan kepada kepala daerah misalnya. Jelas ini mau menjadi hero di depan staf, padahal kepala daerah juga merasakan hal yang sama,” tegas Iswanto.
Rapat Pimpinan OPD menyikapi pelantikan Presiden/Wapres hingga Menteri Kabinet Merah Putih itu ditutup dengan tanya jawab antara jajaran pimpinan OPD dengan Bupati dan Sekda Aceh Besar.
