Musrenbang 2026: Aceh Bentuk Enam Gugus Tugas Percepat Pembangunan
Wagub menekankan keberhasilan keenam task force ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor.
“Kami memohon dukungan regulasi dan asistensi dari Kementerian Dalam Negeri, termasuk kemudahan KPBU lintas kabupaten/kota, penguatan BUMD, dan harmonisasi perda investasi,” tegasnya.
Fadhlullah juga berharap agar dalam agenda RKP Nasional, Pemerintah Pusat dapat menambahkan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk Aceh.
“Kami mengajak para wakil rakyat di DPR dan DPD RI asal Aceh untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional,” tambahnya.
Ia turut menyoroti masih besarnya ketergantungan Aceh pada dana transfer pusat, yang membuat pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung pada anggaran pemerintah.
Karena itu, ia kembali mendorong percepatan revisi UUPA, khususnya terkait perpanjangan dana Otsus Aceh.
Sementara Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA dalam sambutan virtualnya menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah.
“Keberhasilan pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sinergi yang kuat antara pusat dan daerah menjadi kunci efektivitas pelaksanaan program,” ujarnya.
