“Bagi saya musrenbang ini menjadi sesuatu sejarah, mudah-mudahan di akhir periode pemerintahan ini musrenbangnya dapat menyusun program dan alokasi anggaran yang ril dan berkualitas,” kata Nova.
Nova mengatakan, penyusunan program atau Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023 mengacu pada RKP Nasional. Ia menyebutkan, ada empat prioritas pembangunan Aceh yang menjadi landasan dalam menyusun RKPA 2023.
Keempat prioritas tersebut, adalah memperkuat kemandirian pangan, ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan dan penguatan tata kelola pemerintahandan keistimewaan Aceh.
Pada kesempatan itu, gubernur juga menyinggung terkait dana otonomi khusus (Otsus) Aceh yang mulai tahun 2023 akan mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 1% dari DAU Nasional. Menurutnya hal tersebut akan berdampak terhadap program pembangunan di Aceh.
“Oleh sebab itu, maka kami mengajak para Bupati/Walikota se-Aceh, agar pengusulan program atau kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus Aceh Tahun 2023, dapat memprioritaskan kepada penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi minimal 30 persen dari pagu alokasi,” ujar Nova.
“Saya juga berpesan bahwa upaya untuk mencari skema pengganti dana Otsus sudah harus menjadi pikiran kita bersama. Upaya Pemeirntah Aceh dalam mengalihkan kelola Blok B di Aceh Utara salah satunya adalah upaya mengantisipasi berkurangnya dana Otsus,” kata Nova.
Pada kesempatan sama, Nova mengharapkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Bappenas RI dapat menjadikan Aceh sebagai lokasi prioritas dalam pengusulan program/kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2023, sebagai exit strategy dalam mengantisipasi dampak dari penurunan alokasi Dana Otsus.
Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Safrizal, mengharapkan forum Musrenbang tingkat Provinsi Aceh itu dapat menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan menyusun program yang terintegrasi antara pusat dan daerah dalam rangka memulihkan ekonomi.
