BANDA ACEH – Gubernur Aceh Nova Iriansyah menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tidak anti kritik, dan tidak anti terhadap penyaluran aspirasi masyarakat melalui demonstrasi.
Hal tersebut disampaikan oleh Nova, saat menerima kunjungan Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh, di ruang tengah Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Selasa (1/3).
“Saya siap dikritik dan tidak anti demo karena hal itu adalah salah satu instrumen demokrasi. Namun, sampaikanlah aspirasi dengan etika yang baik. Sampaikan dimana kelalaian dan kelemahan, Insya Allah akan kita koreksi. Pemerintah memang sangat membutuhkan dukungan OKP dan LSM,” ujar Nova.
Oleh karena itu, Nova mengungkapkan, dalam banyak kesempatan dirinya selalu menegaskan, dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, semua elemen masyarakat harus terlibat.
“Sejak awal saya sudah menegaskan, bahwa tidak ada superman yang bisa menyelenggarakan pemerintahan dan menggelindingkan program pembangunan secara sendirian. Semua butuh kolaborasi dan kerjasama lintas sektor. Karena itu, kritik dan saran membangun dari OKP dan LSM sangat dibutuhkan dalam menyukseskan pembangunan,” kata gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, gubernur juga mengapresiasi kerja-kerja yang telah dilakukan oleh FPMPA. Agar lebih fokus, Nova juga menyarankan agar organisasi ini memiliki fokus isu yang dikawal dengan baik.
“Saya mengapresiasi kerja-kerja FPMPA. Mudah-mudahan bisa terus berkiprah dan eksis dan kerja-kerjanya benar-benar menyentuh masyarakat. Namun, agar dapat bekerja lebih, saya sarankan FPMPA, memilih fokus isu yang dikawal, misalnya fokus pada sektor kesehatan. Seperti saat ini, Pemerintah Aceh fokus mensosialisasikan vaksinasi, penanggulangan stunting dan TBC, maka ini yang dikawal dan kritisi,” kata gubernur.
“FPMPA bisa juga fokus mengawal pembangunan sektor pendidikan. Saat ini, Pemerintah Aceh sedang membenahi GTK yaitu Guru dan Tenaga Kependidikan. Beberapa waktu lalu, Pak Sekda dan Kadis Pendidikan melakukan pembekalan terhadap lebih 800 Kepala Sekolah tingkat SMK, SMK dan SLB. Semua bertujuan untuk pembenahan. Nah, FPMPA bisa pula mengawal sektor ini,” sambung gubernur.
