Pihaknya berharap Mualem sebagai panglima rakyat Aceh berani bersikap, menahan dulu seluruh IUP korporasi untuk sementara, hingga Qanun Pertambangan Rakyat disahkan, jika IUP terus diobral maka ketika tambang rakyat disahkan, wilayah untuk pertambangan rakyat akan sangat minim dan konflik antara masyarakat dan perusahaan pertambangan semakin sulit dihindari di lapangan.
“Realitanya selama ini pemerintah Aceh lebih fokus memfasilitasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan(WIUP) bagi korporasi, dan membiarkan WPR hanya sebatas wacana pelipur lara,” sebut Hasbar.
Selain menyegerakan pengesahan qanun pertambangan rakyat, lanjut Hasbar, Pemerintah Aceh juga harus segera menetapkan peta WPR, untuk daerah-daerah yang selama ini diisi penambang rakyat.
Mualem bisa membentuk tim khusus berkaitan dengan pengelolaan tambang, melibatkan unsur sipil dan masyarakat adat.
KPA memperingatkan jangan sampai kekhususan Aceh yang diamanatkan UUPA bernasib sama seperti dana otonomi khusus (Otsus) yang gagal mensejahterakan rakyat meskipun telah menelan ratusan triliun rupiah.
“Jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan lagi rakyat Aceh hanya mendengar janji. Ini momentum terakhir untuk membuktikan bahwa pemerintah Aceh berpihak, bukan menjauh,” tegasnya.
Hasbar mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto selama ini telah berulang kali menegaskan bahwa pengelolaan SDA harus berpihak pada rakyat.
Tentunya Mualem sebagai sahabat dekat Prabowo diharapkan dapat menjadikan kekhususan Aceh sebagai alat memperkuat ekonomi rakyat, bukan sebagai pajangan politik belaka.
“Rakyat Aceh tidak minta belas kasihan. Mereka hanya ingin diberi ruang yang sah dan legal untuk mengelola tanah dan sumber dayanya sendiri. Jangan sampai, Mualem yang dulu jadi simbol perjuangan Aceh, hari ini justru diam ketika rakyat terinjak demi investasi yang belum tentu membawa berkah kepada rakyat,” pungkasnya.
