Pemerintah Aceh Beri Penjelasan, Anggaran PON 2024 Tunggu Persetujuan Mendagri
BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memberikan penjelasan terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 yang diberitakan terancam gagal akibat ketiadaan anggaran hingga prestasi atlet Aceh bakal anjlok.
Penjelasan disampaikan Plt Asisten II Setda Aceh Mawardi mewakili Pj Gubernur Aceh pada Rapat Paripurna DPRA dengan agenda penyampaian jawaban/tanggapan Gubernur Aceh atas pendapat Badan Anggaran DPRA terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBA 2023, Sabtu (30/9/2023).
Mawardi menyebutkan, Pj Gubernur sependapat dengan Badan Anggaran DPRA, terhadap dana sharing pada kegiatan PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024 perlu adanya kepastian final dan tertulis dari Pemerintah Pusat.
Sementara dalam mengoptimalkan kebutuhan dana bagi pembinaan atlet Aceh untuk persiapan menuju PON XXI Aceh- Sumut Tahun 2024, akan dipertimbangkan setelah mendapatkan hasil evaluasi dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Perubahan APBA 2023.
Mawardi juga memberikan penjelasan berkaitan dengan penggunaan dana sharing pelaksanaan PON XXI Aceh- Sumut.
“Bahwa pasca mengikuti bimbingan teknis PON bersama KONI Pusat dan setelah selesainya penyusunan Rencana Induk PON, maka baru dapat dilakukan perincian penggunaan dana sharing pelaksanaan PON di Aceh,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya, penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 terancam gagal terlaksana akibat tidak tersedianya anggaran.
Pasalnya Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki dianggap kurang serius dalam menangani persiapan PON Aceh. Padahal, Pj gubernur mempunyai tanggung jawab sebagai Ketua PB PON XXI Wilayah Aceh.
Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh Kamaruddin Abubakar atau akrab disapa Abu Razak turut menyampaikan pandangan dan penilaiannya terkait pelaksanaan agenda nasional PON XXI di Aceh pada September 2024 mendatang.
Menurut Abu Razak, target kesuksesan prestasi dan pembinaan terhadap atlet dari semua cabang olahraga yang dilaksanakan melalui Pelatda (Pemusatan Latihan Daerah) PON XXI kini sudah terhenti.
Pasalnya, disebabkan tidak adanya anggaran yang dialokasikan Pemerintah Aceh kepada KONI Aceh. Kondisi ini dapat dipastikan akan berdampak terhadap anjloknya prestasi Aceh dalam PON XXI.
“Bahkan kemungkinan prestasi yang sudah diukir atlet Aceh pada PON XX di Papua yang berhasil membawa Aceh pada peringkat 12 besar akan turun drastis, dan juga bisa membawa posisi Aceh pada urutan terakhir,” ungkap Abu Razak dalam konferensi pers di Banda Aceh, Kamis (28/9/2023).
Hal ini cukup disayangkan, lanjutnya, bila terjadi karena di saat yang sama Provinsi Aceh sebagai tuan rumah pelaksanaan PON itu sendiri.
Bahkan, Abu Razak menilai, Pemerintah Aceh sejauh ini belum melakukan langkah-langkah kongkrit persiapan sebagai tuan rumah, baik dari segi kejelasan anggaran, kesiapan panitia daerah, pembangunan infrastruktur venue cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Aceh maupun dari segi promosi pelaksanaan acara.
“Pelaksanaan PON XXI hanya tinggal hitungan bulan. Dan ketidaksiapan ini juga akan mencoreng nama baik Aceh baik sebagai tuan rumah maupun sebagai peserta PON itu sendiri,” terangnya. (IA)
