BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melakukan penandatanganan kerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, terkait implementasi sertifikat dan tanda tangan elektronik di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Jum’at (11/6).
Penandatanganan kerja sama itu dilakukan antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh dengan BSSN RI, sebagai upaya mendorong penerapan sertifikat dan penyematan tanda tangan elektronik.
Selain itu juga sebagai tindak lanjut atas penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan-peraturan pelaksananya.
“Implementasi sertifikat dan tanda tangan elektronik itu tonggak awal bagi peningkatan jaminan keamanan informasi Pemerintah Aceh, yang dalam hal ini adalah penyematan Tanda Tangan Elektronik pada aplikasi, sehingga akan mempermudah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Aceh,” kata Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Aceh Dr Iskandar AP saat menyaksikan penandatanganan tersebut.
Ia menjelaskan, elektronifikasi sudah menjadi sebuah keharusan di era revolusi industri 4.0. Perkembangan itu perlu diikuti agar tidak tertinggal, yang justru akan berdampak pada pelayanan informasi, baik kepada publik secara luas maupun kepada aparatur pemerintah.
Karenanya, PPID harus menyediakan dan melayani permintaan informasi tersebut dengan sebaik-baiknya. Sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan harapan mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik dan bertanggung jawab dapat dicapai.
“Di era reformasi ini, hanya sedikit informasi yang dapat dikecualikan. Maka dari itu, pemenuhan informasi kepada masyarakat merupakan sebuah tuntutan yang tidak dapat lagi dikesampingkan,” katanya.
Iskandar mengingatkan, kepada PPID supaya terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, tentunya itu diperlukan kerja keras dan kerja cerdas secara terus-menerus serta meningkatkan komitmen agar pelayanan informasi dapat lebih optimal.
Di sisi lain, ia juga meminta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk bergegas menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi terkini, sehingga tidak tertinggal dari kemajuan zaman modern.
Apalagi di masa pandemi Covid-19 telah memaksa untuk bekerja, berkarya, serta belajar dari kejauhan. “Maka, menguasai teknologi, menjadi sebuah realitas yang harus dihadapi serta diraih,” pungkasnya.
Sementara Sekretaris Utama Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI Syahrul Mubarak, mengatakan sertifikat elektronik ini suatu sistem untuk menjamin keamanan informasi dan juga ketersediaan informasi termasuk intergrity dan nir intergrity penyangkalan informasi.
“Insya Allah kalau ini dimanfaatkan, segala proses penandatanganan tidak lagi mengalami kendala waktu atau bahkan tempat, karena sudah memakai sistem elektronik, sehingga bisa ditanda tangani dengan cepat dan akuntabel,” katanya.
Ia menjelaskan, kelebihan dari sistem tersebut selain mempermudah proses penandatanganan, tapi juga menjamin keamanan dari pemalsuan tanda tangan. Jika lazimnya tanda tangan bisa dilihat fisik di atas kertas, maka dengan sistem digital tidak terlihat langsung, namun masyarakat bisa memverifikasinya melalui aplikasi yang disediakan BSSN.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Marwan Nusuf mengaku, pihaknya siap melaksanakan sistem sertifikasi elektronik tersebut.
Saat ini baru diterapkan pada kepentingan ASN dan para pemangku kepentingan di Aceh, dengan memberikan pelatihan singkat bagaimana penggunaannya.
“Pelan-pelan akan kita terapkan, dan sudah terlebih dahulu kita terapkan di PPID dan akan kita susul dengan aplikasi lainya yang ada di Pemerintah Aceh,” ujar Marwan.
Turut hadir, Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara RI Syahrul Mubarak, Kepala Balai Sertifikasi Elektronik BSSN RI Rinaldy dan Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh dr Makhrozal. (IA)
