BANDA ACEH — Pemerintah Aceh telah merealisasikan insentif tenaga kesehatan (Nakes) Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh sampai dengan bulan April 2021 sebesar Rp 26,8 Miliar (59%).
Insentif bagi tenaga kesehatan ini merupakan amanah dari Surat Mendagri. Dalam aturan tersebut, Pemda diharapkan melakukan refocusing APBD untuk penanganan COVID-19, termasuk alokasi insentif bagi tenaga kesehatan walaupun anggaran DAU yang ada sangat terbatas.
Hal itu disampaikan Gubernur Aceh Nova Iriansyah saat menggelar rapat bersama Pimpinan Forkopimda Aceh dan seluruh Bupati/Wali Kota di Aceh, Kamis (29/7). Rapat tersebut dipandu secara virtual oleh Sekda Aceh Taqwallah.
Gubernur berpesan agar para Bupati/Wali Kota untuk memberikan perhatian lebih kepada para Nakes. Namun perlu diperhatikan, bahwa terdapat batasan dan syarat yang harus tetap dipatuhi dalam melakukan refocusing dan pengalokasian insentif bagi nakes, antara lain tidak boleh tumpang tindih atau rangkap.
Dalam arahannya kepada bupati dan seluruh pimpinan Forkopimda Kabupaten/Kota, gubernur menyampaikan beberapa pesan, khususnya dalam rangka penanganan pandemi covid-19 di Aceh.
Mulai awal Juli 2021, kata Nova, kasus covid-19 di Aceh relatif membaik dibandingkan pada April hingga Juni lalu. Namun dalam sepekan terakhir ini kasus kembali naik. Di mana Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Singkil kembali mengalami kenaikan kasus.
Meski demikian, data terakhir yang dikeluarkan oleh Satgas Covid-19 Nasional, seluruh wilayah Aceh saat ini bebas dari Zona Merah. Sebanyak-banyaknya 10 kabupaten/kota masuk dalam Zona Oranye, dan 13 kabupaten/kota masuk dalam Zona Kuning.
“Namun demikian, kondisi ini tentunya jangan membuat kita lengah, dan kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan. Berbagai upaya pencegahan terus kita perkuat dan tingkatkan, sehingga semua wilayah Aceh dapat terbebas dari pandemi ini,” kata Nova.
Dalam rangka penanganan covid-19, jajaran pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya. Diantaranya melaksanakan zikir dan doa bersama secara virtual yang dilakukan setiap hari kerja.
Upaya itu dilakukan sebagai bentuk ikhtiar dan pengharapan kepada Allah agar wabah ini segera berakhir dan semua masyarakat Aceh dilindungi oleh Allah. Gubernur berharap seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota dapat mengikuti langkah tersebut.
Selain itu, lanjut Nova, pemerintah juga terus mengejar capaian vaksinasi covid-19 di Aceh. Sampai 26 Juli 2021, capaian Vaksinasi COVID-19 di Aceh sebanyak 653.880 orang (16,23%) untuk Dosis 1 dan 249.633 orang (6,20%) untuk Dosis 2, dari sasaran sekitar 4 juta orang.
“Upaya mengejar capaian vaksinasi tersebut akan terus kita lakukan secara maksimal, walaupun dengan segala keterbatasan, termasuk kendala ketersediaan vaksin secara nasional yang berdampak pula kepada kita,” kata Nova.
Sampai dengan 28 Juli 2021 Pemerintah Aceh telah menerima 666.840 Dosis vaksin, dan yang terakhir didistribusikan ke Aceh yaitu sebanyak 37.400 Dosis yang dikirimkan pada 22 Juli 2021.
“Saat ini stok vaksin yang tersedia sebanyak 600 Dosis, dan menurut informasi kita akan menerima tambahan 33.300 dosis lagi dari Kemenkes RI yang insya Allah akan tiba Kamis siang ini. Hal ini memberikan gambaran bahwa alokasi vaksin yang kita terima sangat terbatas,” kata Nova.
Namun demikian, vaksin yang akan tiba Kamis hari ini adalah vaksin Moderna yang akan diberikan khusus suntik dosis ketiga bagi tenaga medis. Sementara vaksin sinovac direncanakan akan tiba Jum’at (30/7).
Nova menyebutkan perlu langkah-langkah strategis agar vaksin yang telah telah diperoleh tidak menganggur dan harus segera dimanfaatkan.
Terkait vaksinasi dan insentif nakes ini, gubernur telah menugaskan Sekda Aceh dan Kepala Dinas Kesehatan, untuk beraudiensi langsung di lapangan dengan para Bupati/Wali Kota yang didampingi Sekda, Kepala BPKD, Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD, terkait pelaksanaan vaksinasi serta realisasi insentif tenaga kesehatan.
Dalam tahap pertama yaitu 29 Juli sampai dengan 2 Agustus Sekda akan melakukan kunjungan kerja ke Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Tenggara dan Gayo Lues.
“Untuk itu, kami harapkan para Bupati dan Wali Kota dimaksud untuk meluangkan waktu dan mendukung kegiatan tersebut,” kata Nova.
Nova juga memberikan arahan terkait pemberian bantuan beras selama PPKM, yang dilaksanakan sesuai dengan Radiogram Mendagri dan Surat Gubernur Aceh yang meminta agar Bupati/Wali Kota memberikan dukungan kemudahan akses pendistribusian penyaluran bantuan beras di masa PPKM.
Realisasi penyaluran bantuan beras PPKM di Aceh sampai dengan Tanggal 28 Juli 2021 adalah sebesar 29,94%. Dalam hal ini, gubernur menyampaikan penghargaan kepada Kota Banda Aceh dan Sabang yang telah mencapai realisasi penyaluran sebesar 100%. Sementara 19 kabupaten/kota sudah mulai melakukan penyaluran namun belum tuntas. Meski demikian, gubernur memberi catatan khusus kepada Lhokseumawe dan Simeulue yang belum sama sekali tersalurkan Beras PPKM.
“Kami berharap kabupaten/kota lainnya terutama yang masih 0% realisasi, untuk segera memberikan kemudahan akses penyaluran beras PPKM sehingga dapat segera dibagikan kepada masyarakat. Diharapkan semua beras PPKM telah terdistribusi kepada penerima manfaat sebelum 31 Juli 2021,” ujar Nova.
Gubernur Aceh juga memberikan arahan tentang penggunaan Dana Desa untuk penanganan covid-19. Gubernur meminta agar Bupati/Wali kota dengan realisasi rendah untuk dapat menempuh langkah-langkah percepatan agar Dana Desa untuk penanganan covid yaitu sebesar 8 persen tersebut dapat segera dicairkan.
Lebih lanjut gubernur juga memberikan arahan terkait pemanfaatan aset-aset Pemerintah Aceh oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Aceh kata Nova, telah menyiapkan panduan dan format untuk percepatan proses hibah, dan dalam pelaksanaan kegiatan ini nantinya akan dikoordinasikan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Aceh.
Para Bupati/Wali Kota diminta untuk segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Tim Pemerintah Aceh, agar aset-aset milik Pemerintah Aceh di Kabupaten/Kota dapat segera dimanfaatkan.
Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen yang telah bekerja keras agar mencegah penyebaran covid di Aceh.
“Saya senang dan bangga. Terima kasih atas usaha bapak bapak semua dalam rangka melindungi rakyat Aceh,” kata Malik Mahmud.
Namun demikian, ia mengajak semua pihak bekerja lebih massif menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat khususnya yang berada di gampong-gampong. Wali Nanggroe masih mendapati banyak masyarakat di gampong masih enggan memakai masker.
“Tolong perhatikan dan didik masyarakat di gampong. Kalau tidak bahaya. Penduduk Aceh tersebar di gampong. Kita harus turun melihat masyarakat gampong,” kata Wali Nanggroe.
Selain Wali Nanggroe, Kapolda Aceh, Pangdam Iskandar Muda dan Kajati Aceh juga ikut memberikan arahan kepada seluruh bupati dan wali kota. Mereka menyampaikan agar pelacakan pasien covid lebih proaktif dan pengujian sampel dilakukan lebih cepat. Dengan pelacakan yang lebih cepat, diyakini bisa menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan bagi pasien covid di Aceh.
Sementara para bupati dan wali kota, yang berbicara dalam forum itu mengatakan tidak ada kendala dalam pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat di daerah mereka.
“Dari semua indikator, Abdya tidak ada masalah. Mohon support kami. Minat vaksin masyarakat juga sangat tinggi. Sehingga kita selalu kekurangan vaksin. Mungkin kami minta tolong prioritaskan pengiriman vaksin ke Abdya,” kata Bupati Abdya, Akmal Ibrahim. Para bupati/wali kota disebut bekerja maksimal dengan dukungan dari Forkopimkab masing-masing daerah.
Rapat yang dilangsungkan di Pendopo Gubernur Aceh itu, diikuti para Asisten Sekda dan para Kepala SKPA dan Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Aceh. (IA)
