Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Penambahan 4 Batalyon TNI Perlu Koordinasi dengan Pemerintah Aceh

“Pusat memang punya hak mengatur negara, tapi Aceh juga punya kekhususan sesuai UUPA. Jika pembangunan ini jalan, siapa yang disalahkan? Pusat atau Pemerintah Aceh? Ini tak mungkin dilakukan sepihak,” kata Nekjir kepada wartawan, Senin (5/5/2025).
Wakil Ketua DPRK Aceh Utara dari PAS Aceh, H Jirwani SE alias Nekjir

Infoaceh.net, ACEH UTARA – Penambahan empat Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP) TNI di Aceh oleh Kementerian Pertahanan RI menuai sorotan.

Wakil Ketua DPRK Aceh Utara dari PAS Aceh, H Jirwani SE alias Nekjir, menilai kebijakan tersebut mencederai kekhususan Aceh dan berpotensi menimbulkan kegaduhan politik.

“Pusat memang punya hak mengatur negara, tapi Aceh juga punya kekhususan sesuai UUPA. Jika pembangunan ini jalan, siapa yang disalahkan? Pusat atau Pemerintah Aceh? Ini tak mungkin dilakukan sepihak,” kata Nekjir kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

Ia menyebut, kendati proyek ini merupakan kewenangan pusat, tetap dibutuhkan koordinasi yang erat dengan pemerintah daerah di Aceh

“Apalagi ini sudah masuk tahap tender, sudah ada pemenangnya. Artinya prosesnya rapi dan terstruktur. Tapi tetap saja perlu transparansi dan akuntabilitas,” imbuhnya.

Rencana pembangunan empat YTP itu akan dilakukan di bawah komando Kodam Iskandar Muda (IM), dengan lokasi tersebar di Pidie, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil.

Adapun perusahaan pemenang tender di masing-masing lokasi adalah:

Di Kabupaten Pidie: PT Performa Trans Utama. Nagan Raya: PT Kartika Bhaita. Aceh Tengah: PT Rezeki Selaras Mandiri. Aceh Singkil: PT Teguh Karya Sejati.

Penolakan juga datang dari Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Alhaytar. Dalam pernyataannya, Wali Nanggroe menilai penambahan batalyon TNI di Aceh bertentangan dengan semangat Perjanjian Damai Helsinki 2005 antara RI dan GAM.

“Selama perdamaian berlaku, masyarakat Aceh semakin merasa aman dan percaya bahwa pemerintah berkomitmen pada MoU Helsinki. Eks kombatan GAM pun menjaga keamanan bersama sejak 2005,” ujarnya, Sabtu (3/5/2025).

Wali Nanggroe juga menegaskan kondisi geopolitik kawasan saat ini tidak memerlukan penambahan kekuatan militer di Aceh. “Aceh dulu mampu melawan Portugis lebih dari 100 tahun, Belanda 70 tahun, Jepang 3,5 tahun. Yang kita butuhkan sekarang adalah kepercayaan dan komitmen pada kesepakatan damai,” tegasnya.

author avatar
Hasrul
Jurnlias Infoaceh.net

Lainnya

Gubernur Aceh Muzakir Manaf memimpin rapat terbatas membahas penyusunan RAPBA 2026 di kediamannya di Lhokseumawe, Sabtu (26/7). (Foto: Ist)
Subuh Keliling BSI Aceh di Masjid Baitul Musyahadah (Kupiah Meuketop), Seutui, Banda Aceh, Sabtu pagi (26/7). (Foto: Ist)
Dunia birokrasi di Kabupaten Pidie diguncang dugaan skandal moral pejabat publik, Camat Padang Tiji dilapor ke polisi setelah diduga kepergok berduaan dengan istri orang dalam mobil dinas. (Foto: Ilustrasi)
Ingin Awet Muda? Santap 7 Buah Tinggi Kolagen Ini

Daftar Buah Tinggi Kolagen untuk Kulit Awet Muda

Kesehatan & Gaya Hidup
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengenang masa kuliahnya saat menghadiri reuni angkatan ke-45 Tahun Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025).
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat buka suara mengenai protes dari kubu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto terkait Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto yang memakai masker sepanjang persidangan. Pihaknya mengungkap bahwa Rios memang terbiasa memakai masker.
Aliran modal asing tercatat kembali keluar (capital outflow) dari Indonesia Rp11,30 triliun pada pekan keempat bulan Juli 2025.
Candi Preah Vihear dan Ta Muen Thom adalah candi yang memicu bentrokan hebat hingga melibatkan serangan artileri
Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat
Sekda Aceh Besar sekaligus Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Mountala Bahrul Jamil memimpin rapat koordinasi dan bersama dewan pengawas, dewan direksi dan karyawan PDAM Tirta Mountala, Jum'at (25/7). (Foto: Ist)
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman
Pria asal Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, berinisial IFY (22), harus berurusan dengan hukum karena menjadi polisi gadungan dan menipu warga hingga ratusan juta rupiah.
Bela Tim JPU KPK, Majelis Hakim sebut tuntutan 7 tahun terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto bukan berdasarkan pesanan atau tekanan pihak manapun.
Polres Metro Bekasi Kota berhasil membekuk dua perempuan pelaku penipuan jual beli kontrakan fiktif di kawasan RW 11, Kranji, Bekasi. Pelaku berinisial K (48) dan Y (54) ditangkap di dua lokasi berbeda usai kabur dari kejaran polisi.
Kapolres Aceh Utara AKBP Trie Aprianto didampingi Kasat Reskrim AKP Boestani menyampaikan, hingga Jum'at (25/7), jumlah korban penipuan berkedok polisi dan dokter yang terdata telah mencapai 30 orang. (Foto: Dok. Polres Aceh Utara)
3 mahasiswa Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, meraih prestasi nasional pada ajang Olimpiade Sejarah Islam Nasional (OSINAS) 2025. (Foto: Ist)
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) resmi diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus ijazah palsu, Rabu (23/7/2025).
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tetap menganggap dirinya menjadi korban komunikasi anak buahnya.
Ilustrasi
ilustrasi jambu biji
Tutup