Pergaulan Bebas Marak, Peran Lembaga Keistimewaan Aceh Disorot
Banda Aceh, Infoaceh.net – Ulama muda Aceh sekaligus pimpinan Dayah Babul Maghfirah Cot Keu’eung, Aceh Besar, Ustadz Masrul Aidi Lc, melontarkan kritik tajam terhadap lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
Melalui unggahan di media sosialnya, ia menyoroti maraknya pergaulan bebas di kalangan pelajar dan lemahnya peran lembaga istimewa dalam memberikan saran strategis kepada pemerintah Aceh.
“Dengan segala carut marut problematika umat sekarang ini, saran apa yang sudah diberi oleh lembaga istimewa kepada pemerintah Aceh?” tulisnya dikutip, Sabtu (20/9).
Masrul Audi menilai, Majelis Pendidikan Aceh (MPA) seharusnya lebih serius memperhatikan fenomena pergaulan bebas di kalangan siswa.
Ia mencontohkan cara berboncengan siswa-siswi yang menurutnya sudah melewati batas kewajaran.
Selain itu, ia menyarankan agar anak sekolah tidak lagi mengendarai sepeda motor sendiri, melainkan menggunakan angkutan umum atau diantar orang tua.
“Untuk anak TK dan SD yang diantar orang tuanya ke sekolah, kenapa tidak ada imbauan agar wali murid mendukung pendidikan dan syariat dengan berpakaian sesuai ketentuan? Bila ada wali murid mengantar anak ke sekolah dengan pakaian yang tidak pantas, jangan izinkan anaknya masuk lingkungan sekolah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ustadz Masrul mempertanyakan apakah Majelis Adat Aceh (MAA) pernah memberi masukan kepada pemerintah agar anak-anak usia sekolah tidak berada di luar rumah setelah jam tertentu kecuali bersama keluarga.
Ia bahkan mengusulkan agar jam kerja pegawai pemerintah cukup sampai pukul 14.00 WIB, sehingga mereka bisa makan siang bersama keluarga dan menghabiskan waktu di rumah sebelum malam tiba.
Kritik serupa juga diarahkan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukanlah fatwa baru, melainkan saran praktis tentang bagaimana mengeksekusi fatwa yang sudah ada.
“Bila hanya fatwa saja, rasanya sudah cukup dalam kitab yang ditulis para ulama terdahulu. Yang sangat dibutuhkan sekarang adalah langkah nyata bagaimana fatwa itu bisa berjalan di tengah masyarakat,” ujar Masrul.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung peran Wali Nanggroe Aceh agar tidak hanya berdiam di dalam meuligoe, melainkan turun langsung melihat realitas kehidupan rakyat.
“Cobalah sekali-kali jalan-jalan keluar meuligoe dan melihat betapa rakyat Aceh hidup phang pho, sementara syariat oleh pemerintah dan rakyat tan na dipako (tidak dipedulikan),” tutupnya.
Unggahan Ustadz Masrul Aidi ini menuai banyak respons dari warganet. Sebagian mendukung kritikannya yang dinilai mewakili kegelisahan masyarakat, sementara sebagian lain berharap pemerintah dan lembaga istimewa Aceh segera menindaklanjuti masukan tersebut demi perbaikan penerapan syariat Islam di Aceh.
