Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Pidie Sakti Punya Potensi Besar dan Kesiapan Infrastruktur Jadi Kabupaten Baru di Aceh

"Ini bukan sekadar soal administratif. Ini tentang keadilan pelayanan, efisiensi birokrasi, dan percepatan pembangunan. Jika wilayah ini terus digantung tanpa kepastian, maka ketimpangan pembangunan akan terus terjadi," pungkasnya.
Ketua Presedium Pemekaran CDOB Pidie Sakti HM Nur Mahdi SH MH. (Foto: Ist)

Pidie, Infoaceh.net – Dorongan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Pidie Sakti terus menguat, sebagai kabupaten pemekaran dari Pidie.

Seiring perjalanan waktu dan konsolidasi yang dilakukan sejak tahun 2018 atau 7 tahun lalu, Forum CDOB Pidie Sakti menilai wilayah ini memiliki semua syarat dasar untuk menjadi sebuah kabupaten mandiri di Provinsi Aceh.

Dari potensi sumber daya alam (SDA), kekuatan sosial budaya, kesiapan infrastruktur, hingga dukungan politik masyarakat akar rumput, semuanya memperlihatkan bahwa Pidie Sakti bukan hanya layak, tetapi sudah siap untuk dimekarkan.

Dalam pertemuan yang digelar bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah atau 9 Juni lalu di gedung Pelatihan Petani Kota Bakti Kecamatan Sakti, para tokoh masyarakat, keuchik dari 13 kecamatan, imum mukim, serta berbagai elemen masyarakat kembali meneguhkan komitmen bersama untuk terus memperjuangkan Pidie Sakti menjadi kabupaten baru.

Tak hanya sebagai cita-cita administratif, tapi juga sebagai jalan mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Potensi Pertanian dan Perkebunan Jadi Tulang Punggung Ekonomi

Wilayah yang diusulkan menjadi bagian dari CDOB Pidie Sakti terdiri dari 13 kecamatan di wilayah timur dan selatan Kabupaten Pidie.

Ke-13 Kecamatan tersebut adalah Sakti (rencana ibukota), Geumpang, Glumpang Baro,
Glumpang Tiga, Keumala, Kembang Tanjong, Mane, Mutiara, Mutiara Timur, Tangse, Tiro dan Kecamatan Titeue.

Warga di 13 kecamatan tersebut mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perkebunan.

Lahan pertanian yang luas, subur, dan cocok untuk komoditas strategis seperti padi, jagung, kacang tanah, kelapa, pinang, kakao, dan sayuran menjadikan daerah ini salah satu lumbung pangan di wilayah pantai timur Aceh.

Tak hanya tanaman pangan, potensi perkebunan rakyat juga cukup besar. Produk seperti kelapa dan pinang menjadi andalan ekspor lokal yang banyak dikirim ke daerah lain bahkan ke luar negeri. Dalam beberapa kecamatan, masyarakat juga telah mulai mengembangkan pertanian organik dan hasil-hasil olahan berbasis produk lokal, seperti minyak kelapa murni, gula aren, dan keripik pisang, sebagai bentuk inovasi ekonomi desa.

author avatar
Samsuar
Jurnalis Infoaceh.net
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Aris

Lebih baik mekar,yang penting Aceh jangan mekar jadi provinsi baru, kalau kabupaten mah gakpapa,karna makin kecil daerah pengelolaan semakin maksimal pengelolaan nya

jangkacity

Orang yg gagasan jadi pemekaran kab Pidie..adalah penjajah udah lama tinggal diaceh

ishak

siap tambah tni/polri

Lainnya

BPS Aceh mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Aceh pada Maret 2025 mengalami penurunan signifikan dan mencapai level terendah dalam enam tahun terakhir. (Foto: Dok. BPS Aceh)
Kapolres Aceh Utara AKBP Trie Aprianto, memberikan keterangan Jum'at (25/7), terkait pengungkapan pencurian kabel seismik milik PT. Gelombang Seismic Indonesia (GSI). (Foto: Dok. Polres Aceh Utara)
Bupati Aceh Besar Muharram Idris menandatangi berita acara Serah Terima Bangunan Pengganti SDN Bak Sukon, Kuta Cot Glie di Gedung Dekranasda, Gampung Gani, Ingin Jaya, Aceh Besar, Jum'at (25/7)
JPU Kejari Banda Aceh, Jum'at (25/7) melaksanakan eksekusi terpidana Muhammad Yasir (49) dalam perkara korupsi lahan Zikir Nurul Arafah Islamic Center di Gampong Ulee Lhee Kecamatan Meuraxa Banda Aceh tahun 2024. (Foto: Ist)
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS turun ke sawah dalam rangka panen padi bersama di Gampong Indra Damai kecamatan Kluet Selatan, Jum'at, 25 Juli 2025. (Foto: Ist)
PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) tak hanya fokus pada sektor migas. Perusahaan pelat merah ini juga aktif memelihara satwa dilindungi dan menjaga kelestarian lingkungan melalui kerja sama dengan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyatakan komitmennya memperkuat kerja sama mitigasi bencana antara Indonesia dan Jepang, khususnya melalui dukungan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah lama berkiprah di Aceh pascatsunami 2004.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah, turun langsung memantau penyaluran bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog di Desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jumat (25/7/2025).
Beras oplosan kembali ditemukan beredar luas di pasar.
BPKS melakukan diskusi pengembangan kawasan Sabang dengan pihak Bea dan Cukai, Jum'at (25/7). (Foto: Ist)
Ilustrasi
UMKM binaan BRI sukses ekspansi pasar Internasional
Plt Kepala BPS Aceh, Tasdik Ilhamuddin, menyampaikan persentase penduduk miskin di Aceh 12,33 persen atau sebanyak 704.690 jiwa, tertinggi dibandingkan seluruh provinsi lain di Sumatera. (Foto: Dok. BPS Aceh)
Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Dwicahaya Nusaperkasa
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menerima kunjungan Reses Komisi II DPR RI di gedung Serbaguna Setda Aceh, Jum'at (25/7). (Foto: Infoaceh.net/Muhammad Saman)
Kekhawatiran bahwa kecerdasan buatan (AI) akan mengambil alih pekerjaan white collar mulai terbukti
Audiensi perwakilan sejumlah perusahaan dengan manajemen BPKS, Jum'at (25/7/2025). (Foto: Infoaceh.net/Andi Armi)
Hasto Dianggap Merusak Citra Lembaga Penyelenggara Pemilu
Tutup