Pj Gubernur Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2023, Harap BPK Audit Secara Independen
BANDA ACEH — Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah mengharapkan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dapat melaksanakan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2023 secara independen dengan prinsip kemitraan dan tanggungjawab.
Hal tersebut disampaikan Bustami Hamzah usai menyerahkan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Unaudited tahun anggaran 2023 kepada BPK RI Perwakilan Aceh, di Kantor BPK, Kamis (28/3/2024).
Bustami mengatakan, evaluasi dan rekomendasi BPK dari hasil pemeriksaan tersebut, nantinya menjadi langkah perbaikan terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh ke depan.
Laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2023 yang diserahkan Pj Gubernur itu terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah direview oleh inspektorat Aceh.
“Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP),” kata Bustami.
Pada kesempatan itu, Bustami juga melaporkan pada tahun 2023, Pemerintah Aceh dapat menyerap APBA dengan realisasi belanja sebesar 97,71% atau Rp 11,35 triliun dan capaian realisasi pendapatan sebesar Rp 10,57 trilyun atau 101,96% dari yang dianggarkan dalam APBA.
“Berdasarkan persentase realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi se-Indonesia tahun 2023, Aceh masuk tiga besar provinsi tertinggi realisasi pendapatan dan peringkat pertama persentase realisasi belanja tertinggi se Indonesia,” ujar Bustami.
Sementara Kepala Sub Auditorat Aceh 1 BPK RI wilayah Aceh, Trisna, mengatakan, hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut akan diserahkam BPK RI paling lambat 2 bulan sejak diterima atau pada tanggal 28 Mei 2024.
“Kami berusaha agar hasil pemeriksaan LKPA dapat bermanfaat melalui rekomendasi yang kami berikan, sehingga dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBA ke depan,” kata Trisna.
Trisna juga mengharapkan, Pemerintah Aceh juga bisa mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun ini terhadap laporan keuangannya.
Ikut hadir mendampingi Pj Gubernur dalam acara tersebut, Pj Sekda Aceh Azwardi Abdullah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi, Kepala Bappeda Aceh T Ahmad Dadek, dan Plh Kepala Biro Adpim Setda Aceh M Gade. (IA)
