Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Pulau Hilang, Migas Aceh Dikuasai Pusat! YARA Kirim Sinyal Darurat ke Presiden

"Presiden harus hadir. Ini bukan soal teknis administratif semata, ini menyangkut martabat, hak, dan kepercayaan rakyat Aceh," pungkas Safar usai menghadiri penutupan pelatihan Paralegal di Kantor Bupati Pidie.
Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin menyampaikan sinyal S.O.S kepada Presiden Probowo

Banda Aceh, Infoaceh.net – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengirimkan sinyal darurat (S.O.S) kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dua persoalan serius yang dinilai mengancam keutuhan wilayah dan perdamaian Aceh.

Ketua YARA, Safaruddin, menilai perampasan empat pulau di Aceh Singkil serta lambannya pengalihan pengelolaan migas ke Pemerintah Aceh merupakan bentuk pengabaian terhadap Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan MoU Helsinki.

Dalam pernyataan tertulisnya di Banda Aceh, Senin (16/6), Safaruddin mengecam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

“Ini adalah tindakan sepihak yang tidak hanya melanggar UUPA, tapi juga berpotensi memicu gejolak di Aceh. Jika dibiarkan, kepercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat bisa kembali runtuh,” tegas Safar.

Ia menegaskan bahwa keempat pulau tersebut secara historis, politis, dan yuridis merupakan bagian dari Aceh. Hal ini telah ditegaskan dalam perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia di Helsinki pada 2005 serta kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Sumatera Utara pada 1992.

“Pulau-pulau itu memang letaknya dekat dengan Sumatera Utara, tapi itu bukan alasan sah untuk memindahkannya secara administratif. Ini soal kedaulatan wilayah yang sudah disepakati dalam bingkai perdamaian,” katanya.

Potensi Migas Jadi Motif
Safar juga menyoroti munculnya dugaan bahwa pengalihan empat pulau Aceh ke wilayah Sumut berkaitan dengan potensi sumber daya alam, khususnya migas, yang dimiliki kawasan tersebut.

“Jika benar karena migas, ini bentuk perampokan berkedok administrasi. Jangan korbankan perdamaian Aceh demi kepentingan kelompok tertentu,” ujar Safar.

Migas Aceh Masih Dikuasai Pusat
Masalah lain yang disoroti YARA adalah belum dialihkannya pengelolaan blok migas di Kuala Simpang (Aceh Tamiang) dan Rantau Peureulak (Aceh Timur) ke Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 sudah mengamanatkan hal itu.

author avatar
Fauzan
Wartawan infoaceh.net

Lainnya

Tim penyidik KPK menggeledah ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo dan rumah anggota DPR Heri Gunawan, diduga terkait aliran dana CSR ke yayasan politikus.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan partainya tidak pernah terlibat dalam penyebaran isu ijazah palsu Presiden Jokowi. Ia menyebut tuduhan itu sebagai fitnah besar dan upaya memecah belah.
Kepala Eksekutif OpenAI sekaligus pencipta ChatGPT, Sam Altman, secara terang-terangan memperingatkan bahwa kecerdasan buatan (AI) tidak hanya mengancam profesi tertentu, tapi siap menghapus seluruh kategori pekerjaan.
Kepala Biksu Shaolin, Shi Yongxin, saat menghadiri acara resmi sebelum tersandung skandal seks dan penggelapan dana. (Foto: Getty Images)
Sekjen PKS Muhammad Kholid menyerukan negara-negara Arab segera membuka akses bantuan ke Jalur Gaza untuk menghindari bencana kemanusiaan yang lebih luas. (Foto: Ist)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pemborosan Rp1,5 triliun dalam program bantuan kuota internet Kemendikbudristek untuk pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Kini KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek ini. (Foto: Dok. Kemendikbudristek)
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron membantah keras tuduhan bahwa partainya berada di balik isu dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi
Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama Ibu Iriana menghadiri Reuni ke-45 “Spirit 80” Fakultas Kehutanan UGM, di tengah sorotan publik atas keabsahan ijazahnya yang masih menuai kontroversi.
Demokrat Bantah Terlibat Isu Ijazah Palsu: Jangan Adu Domba SBY-Jokowi
BPS Aceh mengungkapkan fakta terkait pola pengeluaran penduduk miskin di Aceh banyak dihabiskan untuk membeli rokok. (Foto: Ist)
blbendera Indonesia dan Palestina sepanjang 100 meter yang dibentangkan di tengah barisan massa yang mengenakan atribut khas perjuangan Palestina. (Foto: Ist)
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) ditantang secara terbuka mengumumkan daftar Dana Pokir Anggota DPRA tahun 2025. (Foto: Ist)
Kafilah Aceh mengikuti try out persiapan STQHN selama dua hari, 26–27 Juli 2025 di Dayah Darul Quran Aceh, Gampong Tumbo Baro, Samahani, Kuta Malaka, Aceh Besar. (Foto: Ist)
Warga India membongkar tenda di pinggir jalan demi jalur truk pengangkut sound horeg raksasa dalam sebuah acara di kawasan Paschim Medinipur, India Timur. (Instagram/@fakta.jakarta)
Presiden Joko Widodo menghadiri reuni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 di Yogyakarta, didampingi Iriana Jokowi.
Habib Bahar bin Smith saat tiba di lokasi pelantikan ormas PWI LS di Depok, Minggu (27/7/2025), sebelum akhirnya dimediasi pihak kepolisian.
PPATK umumkan pembekuan sementara rekening dormant untuk cegah penyalahgunaan dalam praktik pencucian uang dan transaksi ilegal. (Foto: Dok. PPATK)
Tangkapan layar video Ome TV yang memperlihatkan perempuan mengaku sebagai admin judi online bekerja di Thailand. Dalam video tersebut, ia mengklaim mendapat Rp3 miliar per tahun dan membayar orang dalam di bandara untuk keluar-masuk Indonesia. (X/@somexthread)
MyPertamina WikenFes 2025
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Umum Bhayangkari Ny. Juliati Sigit Prabowo menikmati kupi khop khas Aceh saat mengunjungi stan Bhayangkari Aceh dalam ajang Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2025 di JCC Jakarta, Ahad, 27 Juli 2025. (Foto: Ist)
Tutup