BANDA ACEH — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membentuk Panitia Khusus (Pansus) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh Tahun 2021.
Pembentukan Pansus tersebut diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah DPRA yang dilaksanakan Kamis (1/7).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, didampingi Wakil Ketua II Hendra Budian, Wakil Ketua III Safaruddin, serta anggota badan musyawarah yang berasal dari seluruh fraksi yang ada di DPRA. Dalam rapat tersebut, semua anggota badan musyawarah menyatakan setuju dengan pembentukan Pansus.
Dalam pembukaan rapat badan musyawarah tersebut, Dahlan Jamaluddin menjelaskan pembentukan Pansus tersebut merupakan usulan dari rapat Pimpinan DPRA dengan para pimpinan komisi dan pimpinan fraksi di DPRA yang dilaksanakan sehari sebelumnya.
Dia mengatakan pembentukan Pansus tersebut karena realisasi anggaran yang dikelola Pemerintah Aceh masih sangat rendah hingga 1 Juli 2021, termasuk juga realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang batas waktunya sampai 21 Juli.
“Ada banyak persoalan yang harus kita ungkap kepada publik secara terang benderang terkait pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa yang saat ini dilaksanakan Pemerintah Aceh,” kata Dahlan Jamaluddin.
Ketua Fraksi PPP Ihsanuddin MZ menyatakan dari rapat-rapat yang dilaksanakan antara komisi-komisi di DPRA dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) diperoleh informasi bahwa realisasi anggaran di hampir semua SKPA itu baru 6-8 persen.
Dia menjelaskan hingga hari ini, Kamis (1 Juli 2021), belum ada sesuatu yang menggemberikan bagi rakyat Aceh terkait realisasi anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Aceh. “Sudah sewajarnya DPRA membentuk Pansus untuk menanyakan ada apa ini? Kami sangat sepakat dengan pembentukan Pansus ini,” kata Ihsanuddin.
Asrizal Asnawi, anggota badan musyawarah dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga menyatakan persetujuannya dengan pembentukan Pansus. Bahkan, dalam rapat tersebut dia mengusulkan agar Pansus tidak hanya tentang anggaran tahun 2021, tapi juga mengungkap persoalan realisasi anggaran tahun 2020.
Anggota badan musyawarah lainnya, Ali Basrah juga menyatakan hal yang sama. Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar itu, dari rapat-rapat yang mereka laksanakan di Komisi IV DPRA dengan SKPA, masalahnya ada pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh. “Banyak dokumen dari SKPA dikembalikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dengan alasan macam-macam,” kata dia.
Sedangkan Wakil Ketua DPRA Safaruddin, menyatakan Pansus ini bertujuan mengungkap apa yang terjadi di Pemerintah Aceh sehingga realisasi anggaran sangat rendah. “Benar tidak ada mafia proyek di sana, secara lembaga kita harus mengungkap ini,” ujar dia.
Recanananya, hasil rapat badan musyawarah tentang pembentukan Pansus tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPRA yang akan dilaksanakan pekan depan.
Selain pembentukan Pansus, rapat badan musyawarah tersebut juga membahas penjadwalan paripurna Rancangan Qanun Aceh tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Wali Kota/Wakil Wali Kota. (IA)
