Realisasi Rendah, Aceh Selatan Satu-satunya Daerah Berstatus Merah Penyaluran Dana Otsus 2025
Tapaktuan, Infoaceh.net — Kabupaten Aceh Selatan kembali jadi sorotan. Dalam laporan update kondisi oenyusunan syarat salur dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahap II Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Aceh Selatan tercatat sebagai satu-satunya daerah di Aceh yang berstatus belum memenuhi persyaratan penyaluran dengan label merah.
Semua kabupaten dan kota lain di Aceh sudah menuntaskan syarat realisasi anggaran, capaian output, hingga kelengkapan administrasi, sementara Aceh Selatan masih dihiasi tanda silang.
Data realisasi penyaluran dana otonomi khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2025 itu memperlihatkan bahwa hingga kini Aceh Selatan gagal memenuhi realisasi minimal 50 persen dari anggaran tahap pertama, capaian output minimal 15 persen dari program Otsus, serta kelengkapan dokumen berupa laporan dan reviu APIP.
Kondisi ini kian mempertegas betapa lambannya roda pemerintahan berjalan, padahal tahun anggaran hampir menyentuh triwulan terakhir.
Hal ini juga memengaruhi penyaluran tahap kedua, dan berpeluang menciptakan frame negatif terkait pengelolaan otsus Aceh secara nasional.
Koordinator Gerakan Pemuda Negeri Pala (GerPALA), Fadhli Irman, menilai situasi ini sebagai tanda serius buruknya tata kelola.
“Ini bukan masalah teknis semata. Kegagalan memenuhi syarat berarti program yang seharusnya dirasakan rakyat tidak jalan. Sementara daerah lain sudah melengkapi syarat, Aceh Selatan malah tertinggal,” ungkap Fadhli Irman, Ahad, 14 September 2025.
Fadhli mempertanyakan arah kepemimpinan Bupati Mirwan MS. Menurutnya, pemerintah daerah justru lebih sibuk berbicara soal mendatangkan anggaran tambahan dari luar, sementara yang sudah ada saja realisasinya jauh dari memuaskan.
“Untuk apa terus-terusan ingin melebihi mendatangkan anggaran jika yang ada saja pengelolaannya memprihatinkan? Bayangkan, kita sudah hampir masuk triwulan terakhir, tapi realisasi masih rendah, bahkan utang tahun 2024 pun belum dibayarkan,” tegasnya.
Perbandingan dengan kabupaten tetangga menjadi gambaran jelas. Di Aceh Barat Daya (Abdya) misalnya, pemerintah daerah sudah melunasi utang tahun lalu hingga tersisa utang Rp6 miliar saja dari lebih Rp57 miliar dan sudah menjalankan program anggaran tahun berjalan.
