Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Rektor USK: Merawat Perdamaian Aceh Melalui Pendidikan

Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) sekaligus ketua pelaksana Jamaluddin menyatakan forum ini bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat, sebagai bagian dari upaya memperkuat kerangka kebijakan perdamaian nasional.
Rektor USK Prof Dr Ir Marwan menjadi speaker pada International Discussion and Commemoration “20 Years of Helsinki MoU: Successes and Challenges” di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Kamis (14/8).

“Namun demikian, tantangan terbesar kini terletak pada peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, terutama dalam menjawab kebutuhan masyarakat Aceh yang tengah bertransformasi,” ucap Rektor.

Pasalnya pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk generasi baru yang lebih terbuka, kritis, dan partisipatif.

Mereka inilah yang berperan penting dalam merawat dan mengisi perdamaian Aceh.

“Karena pendidikan tidak hanya berdampak pada indikator ekonomi, tetapi juga menjadi katalisator bagi transformasi sosial yang lebih luas. Pasca-konflik, Aceh mengalami perubahan dalam struktur sosial, relasi antar kelompok, dan cara masyarakat memaknai identitas serta masa depan mereka,” ucapnya.

Acara ini dibuka oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa dua dekade perdamaian merupakan bukti keberhasilan Aceh dalam menyelesaikan konflik secara bermartabat.

Ia juga menekankan pentingnya momentum ini untuk memperkuat komitmen bersama dalam memelihara warisan damai.

“Hari ini kita berkumpul dalam suasana persaudaraan pada momen peringatan dua dekade perdamaian Aceh. Ini adalah proses yang harus terus dijaga. Mari kita teguhkan tekad untuk menjaga warisan damai ini, bukan hanya untuk dua dekade, tetapi selamanya,” ujar Mualem.

Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) sekaligus ketua pelaksana Jamaluddin menyatakan forum ini bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat, sebagai bagian dari upaya memperkuat kerangka kebijakan perdamaian nasional.

“Hasil dari diskusi publik hari ini akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan terkait perdamaian Aceh yang menyeluruh dan berkelanjutan,” ujar Jamaluddin.

Sementara perwakilan Crisis Management Initiative (CMI), Minna Kukkonen Kalender, menilai perdamaian Aceh merupakan hasil dari tekad dan keinginan kuat untuk menciptakan perdamaian yang bermartabat.

Ia menambahkan, perdamaian ini bukanlah pencapaian para elit politik saja, namun juga capaian para perempuan dan anak muda di masyarakatnya.

Lainnya

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Tutup