Namun menurut keterangan warga sekitar, Ponpes Fahmi Ulum, sudah tak lagi beroperasi sejak tahun 2007. Abu Bakar, warga itu, pun mempertanyakan mengapa dana BOP diberikan kepada pesantren yang “tinggal nama” itu.
“Kalau kejadian di lapangan seperti itu, kami menduga ada permainan,” tuduh Abu Bakar.
Laporan ICW menyebutkan, selain kecacatan administratif, penyalahgunaan dalam penyaluran BOP Ponpes juga mencakup “praktik pemotongan, penyalahgunaan BOP untuk utang, hingga kampanye politik”.
Dari lima daerah yang menjadi pantauan ICW — Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten — potensi kerugian terbesar akibat ketidaksesuaian penyaluran terdapat di Aceh. Nilainya mencapai Rp 7 miliar.
‘Cabut izin ponpes mati’
Ketua Organisasi Santri Rabithah Thaliban Aceh (RTA) Aceh Utara, Hafis Almansyuri, mengatakan “kurangnya pengawasan membuat pesantren yang sangat membutuhkan dana BOP tidak mendapatkan, sementara ponpes yang sudah tidak aktif lagi justru menerima bantuan”.
“Saran saya, Kemenag RI lebih berhati-hati dalam mengawasi anggaran yang disalurkan,” kata Hafis.
Keterangan gambar,
Dalam laporan ICW, sejumlah pesantren tak aktif seperti Dayah Fahmi Ulum di Aceh Utara, menerima dana BOP.
Senada, Sekretaris KNPI Aceh Utara Zulfadli meminta Kemenag membentuk satgas khusus untuk isu dugaan korupsi dana BOS ini.
“Ini sangat mencoreng wajah dan citra pesantren. Tempat dibentuk jiwa-jiwa intelektual dan khususnya spiritual, tapi malah menjadi periuk bagi sebagian orang,” kata Zulfadli.
Zulfadli juga meminta instansi terkait untuk mencabut izin pesantren yang tidak aktif tapi masih rajin menerima bantuan.
“Kalau bisa dicabut SKT [Surat Keterangan Terdaftar]-nya, dibubarkan atau dibekukan saja,” ujar dia.
Menanggapi laporan ICW tentang penyelewengan BOP di Provinsi Aceh, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Aceh Dr Iqbal Muhammad, ketika dihubungi di awal Juni mengaku belum memiliki data cukup.
“Yang pertama, penyaluran dilakukan di tahun 2020. Kedua, karena penyaluran tidak dilakukan di kantor wilayah. Jadi saya tidak punya datanya,” kata Iqbal Muhammad.
