Banda Aceh, Infoaceh.net –
Silaturahmi antara Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, dengan pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Aceh, Kamis (4/9/2025), menjadi ruang dialog yang hangat dan penuh makna.
Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu tidak sekadar ajang ramah-tamah, tetapi juga momentum strategis membangun sinergi antara Pemerintah Aceh dengan insan pers dalam mengawal arah pembangunan daerah.
Acara yang diselingi makan siang tersebut turut dihadiri jajaran pejabat terkait, antara lain Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Akkar Arafat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Reza Saputra, Kabag Humas M. Gade serta dari pihak SMSI hadir Ketua Aldin NL bersama jajaran pengurus, di antaranya Hamdan Budiman, M. Haris SA, Sulaiman, Reza Gunawan, T. Mansursyah SH, serta Ketua Forum Pemred Aceh Muhammad Saman dan Sekretaris Siber Milenial Aceh, Tsara Swisi.
Otsus sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan
Dalam kesempatan itu, Sekda Aceh menegaskan isu perpanjangan dana otonomi khusus (Otsus) adalah salah satu prioritas utama Pemerintah Aceh.
Menurutnya, Otsus bukan hanya sekadar alokasi anggaran tambahan dari pusat, melainkan instrumen strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan menjaga stabilitas sosial di Aceh.
M. Nasir mengutip data perkembangan angka kemiskinan di Aceh. Pada tahun 2005, angka kemiskinan di Tanah Rencong masih berada di kisaran 32 persen. Namun, berkat berbagai program pembangunan yang salah satunya didukung dana Otsus, angka tersebut berhasil ditekan hingga 12 persen pada Maret 2025.
“Ini adalah bukti nyata bahwa Otsus telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, perpanjangan Otsus bukan semata-mata soal finansial, tetapi menyangkut masa depan pembangunan dan stabilitas sosial Aceh,” tegas M. Nasir.
Sekda menambahkan, tanpa adanya kepastian kelanjutan Otsus, sejumlah program prioritas berpotensi terhambat.
Padahal, masih banyak pekerjaan besar yang harus dituntaskan, mulai dari pemerataan pendidikan, penguatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, hingga peningkatan daya saing ekonomi masyarakat.
Terowongan Geurutee: Proyek Vital bagi Konektivitas Aceh
Selain dana Otsus, M. Nasir juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan Terowongan Geurutee di Aceh Jaya, proyek strategis nasional yang digadang-gadang akan menjadi pintu pembuka konektivitas baru di Aceh.
Menurutnya, terowongan yang akan menghubungkan wilayah Aceh Besar dengan Aceh Jaya ini bukan hanya sekadar infrastruktur fisik, melainkan simbol komitmen pemerintah dalam menghapus hambatan geografis yang selama ini menjadi kendala mobilitas barang dan jasa.
“Dengan adanya Terowongan Geurutee, jarak tempuh akan lebih efisien, distribusi logistik menjadi lancar, dan potensi ekonomi wilayah barat Aceh bisa lebih maksimal digarap,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan Presiden Prabowo Subianto melalui kementerian terkait sudah memberikan respons positif terhadap usulan pembangunan ini, sehingga peluang realisasi proyek semakin besar.
Pengembalian Tanah Wakaf Blangpadang: Menghormati Sejarah dan Identitas Aceh
Isu lain yang turut disampaikan dalam pertemuan itu soal pengembalian tanah wakaf Blang Padang kepada Masjid Raya Baiturrahman.
Bagi masyarakat Aceh, Blang Padang bukan hanya sebidang tanah strategis di pusat Kota Banda Aceh, melainkan simbol sejarah, nilai keagamaan, serta identitas kultural yang harus dijaga.
M. Nasir menegaskan keberhasilan mengembalikan tanah wakaf tersebut akan menjadi wujud nyata penghormatan pemerintah terhadap warisan keagamaan masyarakat Aceh.
“Ini adalah soal menjaga marwah dan jati diri Aceh. Pemerintah berkomitmen agar proses pengembalian tanah wakaf ini berjalan dengan baik dan penuh penghormatan terhadap nilai sejarah,” ujarnya.
Sementara Ketua SMSI Aceh Aldin NL menyampaikan apresiasi terhadap langkah Sekda Aceh menjalin komunikasi dengan insan pers di awal masa jabatannya.
Ia menilai, komunikasi intensif antara pemerintah dan media akan menciptakan ruang kolaborasi yang sehat demi mendorong pembangunan.
“Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga mitra strategis pemerintah untuk mengedukasi publik, mengawal kebijakan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” kata Aldin.
Ia menambahkan, dengan hubungan yang harmonis, berbagai agenda strategis seperti perpanjangan dana Otsus, pembangunan Terowongan Geurutee, serta penyelesaian tanah wakaf Blang Padang bisa dikawal bersama secara transparan dan akuntabel.
Pertemuan Sekda Aceh dengan SMSI Aceh ini mencerminkan kesadaran keberhasilan pembangunan tidak mungkin dicapai oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh elemen, termasuk media, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil.
Dengan kolaborasi erat, Aceh diharapkan mampu melangkah lebih jauh dalam mewujudkan visi “Aceh Sejahtera” di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fad), sekaligus menjaga warisan perdamaian dan keistimewaan Aceh sebagai daerah bekas konflik yang kini terus berbenah menuju masa depan lebih baik.
