Banda Aceh – Setelah diketahui berstatus sebagai tersangka kasus korupsi, akhirnya Pemerintah Aceh memberhentikan Syudirman Arianto ST yang sebelumnya telah dilantik sebagai Kasubbag Tata Usaha pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh.
Pelantikan pejabat eselon IV (Pengawas) tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah pada Senin sore, 11 Januari 2021 di Anjong Mon Mata Banda Aceh.
Namun, pada hari yang sama beberapa jam sebelum pelantikan diketahui yang bersangkutan ternyata telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan jalan Muara Situlen – Gelombang oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh. Dalam proyek jalan tersebut, Syudirman Arianto merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Aceh Dr Iskandar AP ikut menyampaikan tanggapannya atas informasi terkait adanya pejabat baru berinisial SA yang dilantik, namun yang bersangkutan diduga adalah tersangka korupsi.
Iskandar menyebutkan bahwa Tim Penilai Kinerja PNS Aceh dalam proses pengangkatan dan pemberhentian PNS pada Jabatan Struktural mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan turunannya.
Pada pasal 72 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilaian kinerja PNS pada instansi pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
Saat pelantikan yang salah satunya yang dilantik adalah SA, pejabat eselon IV (pengawas) Tim Baperjakat tidak mendapatkan informasi apapun. Sehingga saudara SA tetap dipertimbangkan sebagaimana PNS lainnya. Adapun proses seleksi terhadap seluruh pejabat yang akan dilantik termasuk SA, telah melewati berbagai tahapan dan proses yang panjang.
“Jika lebih dini diketahui maka tim akan mengeluarkan nama yang bersangkutan dari proses pembahasan,” kata Iskandar, Senin (18/1).
“Informasi penetapan tersangka oleh tim Baperjakat didapat melalui informasi media.”
Selanjutnya saat mendapatkan informasi itu, tim segera mengevaluasi kembali penetapan yang bersangkutan pada jabatan yang dilantik tanggal 11 Januari 2021 melalui proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Aceh, kata Iskandar, berterima kasih kepada semua pihak terutama media yang telah menginformasikan hal ini demi penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang bersih, adil dan melayani.
“Hasil evaluasi kita, yang bersangkutan langsung diberhentikan karena ini terkait dengan integritas, yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya selama ini,” sebut Iskandar.
Pemberhentian SA juga dilakukan sekaligus untuk memberikan kesempatan bagi yang bersangkutan untuk fokus menyelesaikan proses hukum.
Keputusan pemberhentian yang bersangkutan langsung ditandatangani oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui Keputusan Gubernur Aceh.
Iskandar menyebutkan, Pemerintah Aceh telah berkomitmen membentuk perilaku PNS yang produktif dan terhindar dari praktek korupsi, diantaranya dengan pemberlakuan Sistem Manajemen Kinerja dan mendorong kesadaran pejabat untuk melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara secara tepat waktu kepada KPK.
Hari ini 93,1% pejabat wajib lapor telah menyampaikan LHKPN kepada KPK dan diyakini dalam beberapa hari ke depan tuntas sampai dengan 100%. Pemerintah Aceh juga mendukung sepenuhnya penegakan hukum bagi PNS yang terlibat korupsi. (IA)
