Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Sengkarut Pengadaan Lahan PLTA Peusangan, LBH Tuding Ada Mafia Bermain

Kepala Operasional LBH Banda Aceh Muhammad Qodrat (tengah) mendampingi perwakilan masyarakat korban pengadaan lahan pembangunan PLTA Peusangan

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan pada tahun 2022 seharusnya dituangkan dalam berita acara perbaikan, bukan justru dibatalkan secara sepihak dengan Berita Acara Hasil Rapat Forkopimda Aceh Tengah.

Selanjutnya ketentuan Pasal 66 PP Nomor 19 Tahun 2021 Jo Pasal 62 Perpres Pengadaan Tanah menentukan, hasil verifikasi dan perbaikan menjadi dasar penentuan pihak yang berhak dalam pemberian ganti kerugian. Kemudian Pasal 78 ayat (2) PP Nomor 19 Tahun 2021 Jo Pasal 76 ayat (2) Perpres Pengadaan Tanah juga menyebutkan bahwa pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dilakukan berdasarkan validasi dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk.

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka tindakan Forkopimda Aceh Tengah yang tidak menindaklanjuti hasil verifikasi dan validasi tahun 2022 ke dalam berita acara perbaikan dan bahkan membatalkannya secara sepihak adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum serta cenderung sewenang-wenang.

“Karena itu, kami meminta kepada PLN dan panitia pengadaan tanah PLTA Peusangan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan sebelumnya,” ujar
Muhammad Qodrat selaku Kepala Operasional LBH Banda Aceh, Rabu (22/11/2023).

Perlu diketahui bahwa proses verifikasi dan validasi dilakukan sejak Juli 2021 sampai dengan Maret 2022. Sementara dokumen pengadaan tanah tahun 1998-2000 ditemukan kembali pada bulan September dan November 2021, yakni sebelum proses verifikasi dan validasi rampung dilakukan.

Apabila ditemukannya dokumen pengadaan tanah tahun 1998-2000 dijadikan alasan pembatalan hasil verifikasi dan validasi tahun 2022, maka seharusnya proses verifikasi dan validasi pada tahun 2022 langsung dihentikan pada saat ditemukannya dokumen pengadaan tahun 1998-2000.

Tidak perlu menunggu adanya hasil verifikasi dan validasi apabila ujung-ujungnya dibatalkan.

Di sisi lain, dokumen pengadaan tanah PLTA Peusangan tahun 1998-2000 yang ditemukan pada penghujung tahun 2021 itu juga telah dijadikan bahan acuan oleh Tim Verifikasi dan Validasi dalam menyusun rekomendasi.

author avatar
Redaksi
Redaksi INFOACEH.net

Lainnya

Wakil Rektor I USK Prof Dr Ir Marwan
DPD Partai Gerindra Aceh, Selasa (22/7), menerima kunjungan istimewa Pimpinan Perwakilan Parti Islam Se-Malaysia (PAS) Selangor beserta rombongan. (Foto: Infoaceh.net/Fauzan)
Wali Kota Sabang Zulkifli H Adam bertemu jajaran PWI Kota Sabang, Selasa, 22 Juli 2025 di ruang rapat lantai III Sekretariat Daerah Kota Sabang. (Foto: Ist)
645 peserta ikut ujian jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru dengan Sistem Seleksi Eleketronik Tahun 2025 di kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Selasa (22/7). (Foto: Ist)
Kepala Bidang Fasilitas Bea dan Cukai Kanwil DJBC Aceh, Leni Rahmasari bersama Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas, Muparrih saat berkunjung ke kantor redaksi media INFOACEH.NET di Jalan Prof Ali Hasjmy, Lamteh, Banda Aceh, Selasa (22/7). (Foto: Ist)
Fajri Bugak didampingi tim pemenangan, Suryadi, menyerahkan berkas pencalonan kepada ketua panitia pelaksana Konferensi VII PWI Bireuen tahun 2025, Akhyar Rizki, di kantor PWI setempat, Selasa sore (22/7).
MTsN 1 Banda Aceh meraih penghargaan Kinerja Sangat Baik dari Kementerian Keuangan RI, atas capaian nilai IKPA sebesar 99,35 Semester I tahun 2025.
Komisi IV DPRK Sabang mendesak Wali Kota Sabang segera melakukan perombakan total terhadap manajemen RSUD Sabang. (Foto: Ist)
Kanwil DJBC Aceh melaksanakan pemusnahan rokok ilegal hasil penindakan kepabeanan dan cukai pada Selasa, 22 Juli 2025, di Kantor Wilayah DJBC Aceh. (Foto: Ist)
Presiden Prabowo Subianto
Erick diduga memecat Komisaris Utama (Komut) PT ASDP Indonesia Ferry, Lalu Sudarmadi setelah melaporkan potensi korupsi di perusahaan pelat merah itu kepadanya.
Mantan pecatan TNI AL, Satria Arta Kumbara, yang kini menjadi tentara Rusia, ingin pulang ke Indonesia.
Pemerintah kembali memantik kemarahan publik. Kali ini bukan soal bansos atau proyek mangkrak, tapi rencana pembatasan layanan panggilan suara dan video pada aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan seorang pria penyandang disabilitas berinisial C (34) terhadap dua korban anak di bawah umur di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.
Saat pesta pernikahan keduanya digelar menimbulkan insiden hingga tiga orang tewas termasuk polisi di Pendopo Garut, Jabar pada Jumat (18/7/2025) lalu. 
Pesawat-pesawat ditembak jatuh dari udara
komika ternama Abdur Arsyad terlihat berdialog hangat namun penuh makna dengan Sultan Tidore, H. Husain Alting Sjah
Kantor Imigrasi Jakarta Selatan menangkap 24 warga negara asing (WNA) di kawasan Cilandak Barat dan Apartemen Kalibata City.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengklaim Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bukan partai milik keluarga
“Transaksi tertingginya (rekening terindikasi judol) adalah Rp3 miliar lebih. Transaksi terendahnya Rp1.000. Rata-rata deposit kalau dirata-ratakan adalah Rp2 juta lebih,” kata Saifullah Yusuf, dikutip Minggu (20/7/2025).
Tutup
Enable Notifications OK No thanks