BANDA ACEH — Akibat pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun ini, masa tunggu atau antrian haji Provinsi Aceh mencapai 30 tahun dengan jumlah jamaah yang masuk dalam daftar tunggu mencapai 128 ribu orang.
Berdasarkan kuota nasional, sebanyak 4.187 jamaah calon haji asal Aceh ikut terdampak pembatalan keberangkatan haji tahun ini.
Arijal menjelaskan, pembatalan keberangkatan haji tahun ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh menyatakan, jamaah calon haji yang batal berangkat tahun ini akan jadi prioritas pada musim haji 1443 H/2022 M.
Menurut Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Aceh Drs H Arijal M.Si, jamaah calon haji yang gagal berangkat tahun ini secara otomatis menjadi jamaah calon haji 1443 Hijriah/2022 Masehi dan menjadi prioritas jika telah melunasi dana setoran pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih).
“Untuk Aceh semua sudah melunasi setoran pelunasan Bipih sebanyak 4.187 orang, cuma ada beberapa orang yang meninggal dan sakit permanen. Sehingga ada yang mengembalikan dana, ada yang memberikan pelimpahan kepada ahli warisnya. Jadi pemberangkatannya ini jatahnya untuk 2020, dan seyogyanya juga diberangkatkan tahun 2021. Namun, pemerintah berkomitmen bahwa yang menjadi prioritas tahun depan adalah jamaah yang telah melunasi itu,” kata Arijal, Sabtu (5/6).
Arijal menuturkan, jika mau, jamaah calon haji dapat mengambil kembali setoran pelunasan Bipih. Namun pemerintah juga menjamin keamanan uang jamaaah meskipun tidak diajukan pengembaliannya oleh jamaah yang bersangkutan.
“Kemarin sudah disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang punya otoritas untuk menjelaskan tentang dana haji. BPKH menjelaskan bahwa dana yang disetorkan masyarakat, baik setoran awal maupun setoran lunas itu dijamin keamanannya. Bagi jamaah yang ingin meminta kembali nanti melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota nanti diajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan bagi jamaah haji yang menunda pelunasannya. Ini dibolehkan,” ungkapnya.
Ia berharap jamaah yang batal menunaikan ibadah haji tahun ini agar menerima dengan lapang dada, memperdalam manasik, menjaga kesehatan sesuai protokol kesehatan dan menunggu informasi pelaksanaan haji tahun 2022 dari Kementerian Agama.
“Tanyakan informasi haji kepada mereka yang berhak untuk menyampaikan informasi kalau di Kankemenag itu ada Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah atau KUA di kecamatan. Bisa jadi informasi di luar itu bisa mengacaukan informasi kepada masyarakat. Seyogyanya kami akan menyampaikan informasi ini secara hirarki, baik di Kankemenag maupun KUA akan kami panggil untuk menyampaikan informasi ini sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang tidak benar atau informasi hoaks,” katanya. (IA)
