Syaridin Jabat Pj Wali Kota Langsa, Achmad Marzuki Ingatkan Bangun Komunikasi Harmonis
BANDA ACEH — Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki melantik Syaridin sebagai Pj Wali Kota Langsa untuk setahun masa jabatan, di Anjong Mon Mata Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (29/8/2023).
Saat ini Syaridin juga menjabat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh.
Ia ditunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memimpin Kota Langsa menggantikan Said Mahdum Majid yang telah berakhir masa jabatan sebagai Pj Walikota Langsa pada 29 Agustus 2023.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Aceh meminta Syaridin untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebaik mungkin agar gerak pembangunan Kota Langsa mampu memberi daya ungkit bagi kemajuan daerah.
Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki juga mengingatkan sejumlah hal kepada Pj Wali Kota Langsa yang baru dilantik tersebut.
Di antaranya, ia mengingatkan agar Pj Wali Kota membangun komunikasi yang harmonis dengan berbagai pihak mulai dari Forkopimda, ulama, dan seluruh elemen masyarakat demi menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah.
“Kemudian, jalankan sistem pemerintahan secara transparan, akuntabel dan taat hukum. Segera susun langkah strategis agar APBK dapat ditetapkan tepat waktu,” kata Achmad Marzuki.
Lebih lanjut, Marzuki menekankan agar Pj Wali Kota Langsa memberi perhatian khusus terhadap penanganan stunting.
Sebab kondisi kesehatan balita saat ini sangat mempengaruhi kualitas SDM generasi muda Aceh ke depan.
Data BPS menyebutkan Kota Langsa memiliki angka stunting 22,1 persen, yang bisa dikatakan relatif cukup baik untuk Provinsi Aceh. Namun angka stunting tersebut masih lebih tinggi dibanding angka nasional yang berkisar 21,6 persen.
“Perlu diingat, tahun 2024 kita mengharapkan angka stunting Aceh dapat menurun secara signifikan. Jadi masalah ini harus menjadi perhatian saudara,” kata Achmad Marzuki.
Selain itu, Pj Gubernur juga mengingatkan tentang inflasi di daerah. Ia meminta agar Pj Wali Kota Langsa mengoptimalkan kinerja tim pengendalian inflasi daerah (TPID) dan perkuat koordinasi antar stakeholders guna mengantisipasi inflasi yang tak terkendali.
