Syech Muharram: Kemiskinan di Aceh Besar Turun Jadi 11,05 Persen
Kota Jantho, Infoaceh.net – Angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar berhasil ditekan dari 13,21 persen pada 2024 menjadi 11,05 persen per September 2025.
Hal itu disampaikan Bupati Aceh Besar Muharram Idris (Syech Muharram) saat memaparkan capaian pembangunan daerah dalam rapat paripurna DPRK Aceh Besar, Jum’at (19/9/2025) Kota Jantho.
Sidang tersebut membahas Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
Dalam penyampaiannya, Bupati menegaskan visi dan misi kepala daerah terpilih telah dijabarkan ke dalam RPJMD secara terukur, lengkap dengan tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan.
10 program prioritas yang ditetapkan, menurutnya, sudah mencakup seluruh potensi Aceh Besar dan selaras dengan kebijakan nasional maupun provinsi.
Salah satu capaian yang disoroti adalah keberhasilan pemerintah daerah menekan angka kemiskinan. Dari 13,21 persen pada tahun 2024, angka kemiskinan di Aceh Besar berhasil turun menjadi 11,05 persen per September 2025.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh Besar juga telah melampaui rata-rata provinsi dan nasional.
“Kami terus mendorong digitalisasi pajak dan retribusi, termasuk melalui aplikasi dan kerja sama dengan perbankan. Saat ini juga sedang diproses pembentukan Badan Pendapatan Daerah,” jelas Muharram Idris.
Menjawab sorotan terkait pelaksanaan syariat Islam, Bupati mengakui masih banyak tantangan yang harus diselesaikan. Ia menegaskan pemerintah akan memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat. Peran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) juga akan dimaksimalkan.
“Pemerintah sedang menyusun regulasi Pageu Gampong agar masyarakat bisa terlibat aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya,” tegasnya.
Di bidang ketenagakerjaan, Bupati menargetkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga 6,79 persen pada tahun 2030. Target tersebut didukung melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta pemberdayaan sektor unggulan daerah.
