Sementera Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini memberi apresiasi instansi yang berhasil memenangi kompetisi dan meraih piala Anggakara Birawa.
Ia berharap, keberhasilan tersebut menjadi contoh untuk instansi lain dalam berkomitmen mengelola pengaduan. Menurutnya, Implementasi pelayanan publik butuh komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Masyarakat kini bisa lebih aktif membangun negara lewat partisipasinya. Salah satu komitmen pelayanan publik yaitu transformasi dari kebiasaan konvensional ke digital.
“Transformasi digital harus diartikan dengan pemberian pelayanan yang lebih cepat, tepat dan mampu menciptakan nilai kepuasan,” sebutnya.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Diah Natalisa mengungkapkan, tujuan diselenggarakan kompetisi ini sebagai motivasi kepada penyelenggara membangun dan memperbaiki kualitas pengelolaan pengaduan secara berkelanjutan serta sebagai perwujudan manajemen pengetahuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Ia menambahkan, 17 pemenang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi lanjutan berupa wawancara melalui ruang virtual zoom meeting yang telah dilaksanakan pada tanggal 23-30 Mei 2022 oleh Tim Evaluasi secara independen.
“17 Pengelola Pengaduan Terbaik tersebut terdiri dari 2 Instansi Pemerintah (IP) Kategori Outstanding Achievement, 10 Instansi Pemerintah dengan kategori Aspek Pengelolaan dan Perubahan Terbaik, Aspek Keberlanjutan, Konektivitas, dan Dampak Terbaik, serta 5 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) terbaik,” urainya.
Selain itu, penyerahan penghargaan juga akan diberikan kepada 51 Peserta Terbaik. Pemberian penghargaan direncanakan juga akan diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Ketua Ombudsman RI, dan Kepala Staf Kepresidenan. Seperti tahun sebelumnya, kompetisi ini didukung pula oleh Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan United Nations Development Programme (UNDP).
Di tahun 2018, kompetisi ini diikuti oleh 162 instansi pemerintah, Pada tahun 2019 diikuti oleh 312 instansi pemerintah. Sementara pada tahun 2020 ada 276 peserta. Di 2021 diikuti 434 instansi pemerintah yang telah siap diverifikasi dari 573 yang mendaftar. (IA)
