BANDA ACEH — Masyarakat Transparasi Aceh (MaTA) menolak secara tegas terhadap ada adanya Perubahan APBA Tahun 2021, mengingat kebutuhan perubahan hanya untuk para elit.
Sehingga isu rumah duafa dan insentif tenaga kesehatan (Nakes) dijadikan objek untuk mencari legitimasi publik seakan-akan benar apa yang mereka nyatakan.
“Publik sudah cerdas dalam menilai terhadap kemauan para bancakan APBA selama ini,” ujar Koordinator MaTA Alfian, dalam keterangannya, Rabu (29/9).
Dikatakannya, permintaan maaf Gubernur Aceh Nova Iriansyah sangat tidak patut karena kalau Pemerintah Aceh bersama legislatif (DPRA), serius kenapa tidak sejak pembahasan anggaran di awal tahun 2021 dialokasikan.
Kenapa di akhir tahun mencoba pura-pura serius. Jadi sudah sepatutnya dihentikan akal-akalan para pembajak APBA.
Apalagi secara regulasi perubahan tidak mendukung dengan waktu dan posisi Pemerintah Aceh saat ini.
Walaupun konsekuensi yang akan diterima kembali oleh Aceh terjadinya Silpa yang besar, dimana tahun 2020 sebelumnya memcapai Rp 3,9 triliun.
Perlu juga diperhatikan bersama, realisasi anggaran APBA 2021 per 27 September, keuangan 40,2 persen dan fisik 45,5 persen dimana target realisasi di 30 September nanti sebesar 47 persen dari anggaran APBA 2021 sebesar Rp 16,445 triliun.
Dari realisasi anggaran tersebut maka terlihat dengan jelas APBA 2021 tidak untuk rakyat, sementara untuk biaya operasional beserta gaji aparatur habis terpakai.
“Kemudian pertanyaannya adalah, mereka ngurus apa selama ini. Ambil gaji dan fasilitas mewah, tapi tidak bekerja dan terakhir mareka saling menyalahkan sendiri.
Jadi ada ketidakwarasan yang sedang dipraktekkan saat ini terhadap uang Aceh dan ini sangat patut untuk dihentikan segera,” tegas Alfian.
Menyangkut pernyataan Ketua DPRA dimana masyarakat harus kritis, menurut Alfian, masyarakat selama ini tetap masih kritis walaupun tidak ada yang bisa diharapkan, Eksekutif dengan Legislatif sama saja saat ini.
Kritisnya masyarakat karena posisi DPRA sudah disfungsional dan nggak berdaya. Seharusnya mereka harus tegas, jangan juga masuk jadi bagian bancakan APBA selama ini.
Kalau DPRA konsisten maka masyarakat bisa diam, tapi saat ini nggak bisa dipercaya. Makanya masyarakat kritis dan menelusuri apa kerjaan mereka selama ini.
Kalau Eksekutif dan Legislatif mau membangun Aceh tanpa kepentingan ekonomi sendiri, maka MaTA mengusulkan supaya rumah duafa di anggaran APBA tahun 2022 dapat dibangun hingga 12 ribu unit dan insentif Nakes dialokasikan yang cukup.
Sehingga di akhir tahun nggak muncul bancakan lagi. Agar penyelewangan RPJMA yang terjadi di tahun 2021 tidak berulang dan para pembajak APBA dapat dihapuskan.
“Saya pikir perlu ada ketegasan sehingga kita juga ingin melihat siapa sebenarnya yang serius mau bangun Aceh saat ini. Apalagi Permendagri Nomor 22 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun 2022 sudah dikeluarkan.
Jadi Eksekutif dan Legislatif sudah bisa mempercepat pembahasannya sehingga hak- hak masyarakat Aceh atas pembagunan tidak ditunda lagi untuk mendapatkannya,” pungkasnya. (IA)
