Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Usai Tudingan Ketua DPRA, Polda Aceh Didesak Serius Usut Korupsi Pengadaan Barang-Jasa

"Data pokir DPRA penting untuk diketahui publik, agar masyarakat tahu apa saja yang dilakukan oleh wakil-wakilnya di daerah pemilihan masing-masing," ujarnya.
Sebanyak empat pejabat utama (PJU), satu auditor dan dua kapolres jajaran Polda Aceh dimutasi berdasarkan Surat Telegram Kapolri.

Banda Aceh, Infoaceh.net – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh didesak untuk serius menangani perkara dugaan korupsi, khususnya dalam sektor pengadaan barang dan jasa.

Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menegaskan bahwa kasus pemanggilan anggota Pokja Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Aceh yang sempat viral di Aceh tidak boleh dianggap enteng atau sekadar sensasi, sebagaimana ditudingkan oleh Ketua DPRA Zulfadhli.

“Ucapan Ketua DPRA yang menyudutkan Polda Aceh sangat tendensius. Isu bahwa Polda Aceh hanya mencari jatah proyek kini ramai diperbincangkan di tengah masyarakat,” kata Nasruddin pada Sabtu (12/7/2025).

Ia berharap, polemik ini dapat menjadi momentum bagi kedua belah pihak untuk membuktikan komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Baik melalui inisiatif DPRA mengundang Polda Aceh, maupun sebaliknya, sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban publik.

Menurutnya, praktik pengadaan melalui sistem e-Purchasing atau e-katalog menjadi ladang rawan korupsi.

Dalam sistem ini, penyedia barang atau jasa bisa langsung ditunjuk tanpa proses lelang panjang—cukup dengan satu klik.

“Sudah menjadi rahasia umum, banyak paket proyek di dinas-dinas yang diklaim sebagai milik pokok pikiran (pokir) anggota dewan. Padahal, intervensi dewan sampai ke tahap penunjukan kontraktor adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan,” tegasnya.

Nasruddin juga mengkritik kurangnya keterbukaan dari Pemerintah Aceh.

Ia menyebutkan, TTI pernah secara resmi meminta data daftar paket pokir kepada Bappeda Aceh, namun hingga kini tidak mendapat balasan.

“Data pokir DPRA penting untuk diketahui publik, agar masyarakat tahu apa saja yang dilakukan oleh wakil-wakilnya di daerah pemilihan masing-masing,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk mengusut dugaan korupsi secara menyeluruh, penyidik bisa meminta daftar paket pokir dari Pemerintah Aceh.

Dari data tersebut, investigasi bisa dimulai untuk menelusuri apakah terdapat unsur penyalahgunaan anggaran atau tindakan melawan hukum.

“Ini bisa menjadi pintu masuk penyelidikan. Polda Aceh perlu membuktikan keseriusannya bahwa institusi ini berdiri di atas hukum dan kepentingan rakyat,” tutup Nasruddin.

author avatar
Fauzan
Wartawan infoaceh.net

Lainnya

Penyanyi religi Opick bersama Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal memimpin konser amal penggalangan donasi Palestina yang berhasil mengumpulkan lebih dari Rp1 miliar di Stadion H Dimurthala, Minggu (27/7/2025). (Foto: Infoaceh.net)
Ketua DPRA Zulfadhli
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menyampaikan proyeksi defisit APBN 2025 membengkak menjadi 2,78 persen dari PDB atau setara Rp662 triliun, di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025). (Foto: Viva)
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri saat membuka Pertamina Supplier Relationship Management Summit 2025 di Grha Pertamina, Jakarta, Kamis (24/7/2025). Pertamina menegaskan target zero fatality dalam semua lini kerja.
Perempuan Desa Ngampel memanen hasil kebun pekarangan. Berkat Bumi Kartini, mereka kini bisa menghasilkan cuan dari sayur dan pupuk organik.
Proses pengolahan nikel di smelter PT Dexin Steel, kawasan IMIP Morowali.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, saat mengumumkan program penukaran poin MyPertamina untuk tiket gratis Pertamina Eco RunFest 2025 dan Energizing Music Festival.
Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh Ritasari Pujiastuti
Muhammad Riza Chalid, tersangka korupsi minyak mentah, disebut menetap di Johor setelah menikahi kerabat sultan Malaysia
Mahfud MD dalam video YouTube resminya saat menyatakan vonis 4,5 tahun kepada Tom Lembong adalah kesalahan hukum besar karena tidak terbukti mens rea maupun actus reus.
Petugas Kepolisian menunjukkan lokasi penemuan tas milik Arya Daru Pangayunan di rooftop lantai 12 Gedung Kemlu, Jakarta. Isi tas diduga menjadi kunci misteri kematian sang diplomat.
Ketua DPD PDIP Sumatera Utara bersama Bobby Nasution usai deklarasi pencalonan sebagai Wali Kota Medan
Pakar hukum tata negara Feri Amsari saat membedah kasus vonis korupsi Tom Lembong di kanal YouTube Forum Keadilan, Minggu (27/7/2025)
Ribuan warga Banda Aceh dan sekitarnya memadati pelataran Stadion H Dimurthala Lampineung pada Ahad pagi, 27 Juli 2025, dalam rangka mengikuti Aksi Bela Palestina. (Foto: Ist)
Momen Presiden SBY pada 2011 saat mempertemukan PM Thailand dan PM Kamboja dalam upaya mendamaikan konflik perbatasan yang berkepanjangan. (Foto: Instagram @hendriteja_)
Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menegaskan transfer data pribadi ke luar negeri sah jika sesuai UU Perlindungan Data Pribadi. (Foto: dok. DPR RI)
Habib Bahar bin Smith bersama pengikutnya mendatangi lokasi pelantikan pengurus PWI LS Jabodetabek di Depok, Minggu (27/7/2025), menolak ormas yang dianggap memecah belah umat. (Foto: Istimewa)
Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi sedikit buka suara terkait kasus ijazah saat hadiri reuni angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Sabtu (26/7/2025).
Mahfud MD menilai rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN berpotensi langgar hukum dan memperkaya diri sendiri. (Foto: Dok. Istimewa)
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut ada kekuatan besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran, namun tak menunjukkan bukti maupun nama yang dimaksud. (Foto: Dok Setpres)
Tutup