Banda Aceh, Infoaceh.net – Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) resmi menunjuk Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, sebagai Ketua Caretaker Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APPSI Provinsi Aceh. Penunjukan ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor 031/SK-CRT/DPP-APPSI/VIII/2025 yang ditetapkan di Jakarta pada 29 Agustus 2025.
Surat Keputusan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP APPSI, Sudaryono—yang juga Wakil Menteri Pertanian RI—bersama Sekretaris Jenderal DPP APPSI, M. Mujibburohman.
APPSI sendiri merupakan organisasi pedagang pasar yang pertama kali didirikan dengan Ketua Umum awalnya adalah Prabowo Subianto. Hingga kini, Presiden RI ini masih tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina APPSI.
Dalam SK, Fadhlullah dibantu Sayed Mulyadi sebagai Wakil Ketua, Mahfudz Y. Loethan sebagai Sekretaris, Mulyadi sebagai Bendahara, serta beberapa anggota lainnya.
Mereka ditugaskan melakukan sosialisasi, membentuk kepengurusan hingga tingkat kabupaten/kota dan mempersiapkan Musyawarah Wilayah APPSI Aceh.
Fadhlullah menyatakan kesiapannya membesarkan organisasi pedagang pasar ini di Aceh. Menurutnya, keberadaan APPSI sangat penting dalam memperkuat posisi pedagang pasar tradisional dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Saat ini kita sedang menyusun kepengurusan dan juga mempersiapkan pelantikan. Insya Allah, pelantikan akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum APPSI Bapak Sudaryono pada bulan Oktober mendatang,” ujar Fadhlullah.
Ia menambahkan, persoalan pedagang pasar di Aceh membutuhkan perhatian serius, mulai dari akses permodalan, perbaikan fasilitas pasar, hingga peningkatan daya saing.
“APPSI Aceh harus menjadi jembatan untuk memperjuangkan kebutuhan pedagang di daerah. Tidak hanya soal akses program pemerintah, tapi juga solusi nyata terhadap persoalan harian pedagang di lapangan,” tegasnya.
Sementara Ketua Umum DPP APPSI Sudaryono berharap kepengurusan baru di Aceh bisa segera bergerak cepat.
“Kami menargetkan kehadiran APPSI di seluruh pasar tradisional Indonesia. Saya ingin organisasi ini menjadi garda terdepan memperjuangkan hak pedagang, termasuk mempermudah akses terhadap berbagai program pemerintah,” ujar Sudaryono yang juga komisaris utama PT Pupuk Indonesia
