BANDA ACEH – Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Safaruddin ikut mengomentari aksi pembubaran paksa kegiatan vaksinasi covid-19 dan pengusiran petugas vaksinator dari Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya (Abdya) oleh ratusan warga dan pedagang ikan yang berada di PPI Ujong Serangga, Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Selasa (28/9) pagi.
Politikus asal Abdya ini menduga pembubaran itu terjadi karena strategi pendekatan yang dilakukan salah dan belum massifnya sosialisasi vaksinasi yang dilakukan pemerintah setempat.
Harusnya, petugas kesehatan bisa terlebih dahulu melakukan pendekatan melalui kepala desa atau petugas PPI Ujong Serangga sebelum menurunkan tim vaksinator ke lokasi yang ditargetkan.
“Pendekatan yang dilakukan petugas kesehatan tidak dengan cara persuasif dan tidak didasari semangat kearifan lokal yang dimiliki di daerah setempat. Ini strategi pemerintah salah dan keliru,” kata Safaruddin.
Harusnya petugas menyampaikan terlebih dahulu baik buruknya vaksinasi.
Sehingga dengan sendirinya masyarakat akan mengikuti program vaksinasi tanpa merasa ada paksaan. “Ngapain dipaksa-paksa,” ungkapnya.
Di sisi lain, politikus Partai Gerindra ini juga menyorot cara petugas vaksinasi mendatangi warga. Seharusnya program vaksinasi bisa dilakukan di Puskesmas atau meunasah gampong atau tempat yang lebih steril.
Bukan dengan mendatangi langsung PPI Ujong Serangga, sehingga masyarakat yang ingin beli ikan merasa terancam dan berdampak pada terganggunya perputaran ekonomi masyarakat nelayan.
“Gara-gara dibuat poskonya di sana (PPI Ujong Serangga). Kemudian model sistem paksa, orang tidak mau datang ke sana. Sikap dan kebijakan yang sedikit tidak populis ini harus ditinggalkan,” ungkap Safaruddin.
Safaruddin sendiri menegaskan sangat mendukung program vaksinasi dalam rangka memutuskan mata rantai penularan Covid-19.
Menurutnya, vaksinasi itu sebuah keniscayaan untuk perlindungan diri sendiri dan orang lain.
Akan tetapi harus dilakukan dengan cara persuasif dan humanis. Jangan sampai karena mengejar target, lalu kegiatan vaksinasi mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Apalagi selama pandemi covid-19 ini masyarakat sudah sangat terjepit ekonomi.
“Saya sebagai putra daerah Abdya merasa kecewa dengan kejadian tersebut dan minta kasus seperti ini tidak terulang lagi. Saya mendukung vaksin, tapi strategi pendekatannya harus dilakukan secara persuasif dan humanis. Jangan ada unsur paksaan,” demikian Safaruddin.(IA)
