{"id":108939,"date":"2025-06-12T12:22:19","date_gmt":"2025-06-12T05:22:19","guid":{"rendered":"https:\/\/infoaceh.net\/?p=108939"},"modified":"2025-06-12T12:22:19","modified_gmt":"2025-06-12T05:22:19","slug":"waduh-kpk-buka-peluang-periksa-cak-imin-terkait-dugaan-korupsi-rptka-di-kemenaker","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2025\/06\/12\/waduh-kpk-buka-peluang-periksa-cak-imin-terkait-dugaan-korupsi-rptka-di-kemenaker\/","title":{"rendered":"Waduh! KPK Buka Peluang Periksa Cak Imin Terkait Dugaan Korupsi RPTKA di Kemenaker"},"content":{"rendered":"

Infoaceh.net –<\/b> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK<\/a>) kembali menyoroti dugaan praktik korupsi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan membuka kemungkinan memeriksa Muhaimin Iskandar atau yang akrab dikenal sebagai Cak Imin<\/a>.<\/p>\n

Langkah ini diambil sebagai bagian dari pengusutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi senilai Rp 53,7 miliar yang berkaitan dengan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).<\/p>\n

Kasus ini menarik perhatian publik karena dugaan praktik pemerasan itu disebut sudah berlangsung sejak 2012, ketika Cak Imin masih menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.<\/p>\n

Pemeriksaan ini pun dinilai menjadi bagian penting dalam upaya KPK menelusuri siapa saja yang memiliki pengetahuan atau bahkan keterlibatan dalam dugaan korupsi tersebut.<\/p>\n

Tidak hanya Cak Imin, sederet mantan Menteri Tenaga Kerja lainnya juga disebut akan dimintai keterangan oleh penyidik sebagai saksi.<\/p>\n

Langkah KPK ini menunjukkan bahwa penyelidikan tidak akan berhenti pada satu periode, melainkan menelusuri potensi penyimpangan sejak beberapa tahun ke belakang.<\/p>\n

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pihaknya akan memanggil siapa pun yang diduga mengetahui alur dana gratifikasi dan pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker.<\/p>\n

Ia menegaskan bahwa semua mantan menteri tenaga kerja, termasuk Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah, masuk dalam daftar pihak yang kemungkinan akan diperiksa lebih lanjut.<\/p>\n

Menurut Budi, pemeriksaan terhadap para saksi akan difokuskan pada sejauh mana mereka mengetahui praktik pemerasan, termasuk penelusuran aliran dana hasil dugaan tindak pidana korupsi.<\/p>\n

Ia juga memastikan bahwa penanganan perkara ini diharapkan berjalan tuntas dan terbuka agar publik mendapatkan gambaran utuh mengenai penyimpangan yang terjadi.<\/p>\n

Sejauh ini, penyidik terus mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak, terutama mereka yang pernah menjabat di lingkungan Kemenaker.<\/p>\n

Fokus penyelidikan KPK bukan hanya pada periode masa jabatan Cak Imin saja, tapi juga mencakup masa jabatan Menaker setelahnya hingga periode Ida Fauziyah.<\/p>\n

Sebagai informasi, Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menakertrans pada periode 2009 hingga 2014 di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.<\/p>\n

Setelah itu, posisi Menaker diisi Hanif Dhakiri selama pemerintahan pertama Presiden Joko Widodo<\/a>, yakni 2014 hingga 2019.<\/p>\n

Kemudian digantikan oleh Ida Fauziyah pada periode 2019 hingga 2024, sebelum akhirnya posisi Menaker saat ini dipegang oleh Yassierli sejak Oktober 2024.<\/p>\n

KPK menyatakan akan mendalami seluruh informasi, termasuk kemungkinan adanya kebijakan internal yang memfasilitasi pemerasan terhadap pengusaha atau pihak asing yang ingin menggunakan tenaga kerja luar negeri di Indonesia.<\/p>\n

Dengan masuknya nama-nama besar seperti Cak Imin dalam radar pemeriksaan, kasus ini diprediksi akan terus berkembang dan menjadi perhatian publik.<\/p>\n

KPK juga menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan kasus ini secara menyeluruh dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.<\/p>\n

Kasus dugaan korupsi di Kemenaker ini menjadi salah satu indikator penting bahwa sistem pengawasan terhadap perizinan tenaga kerja asing masih menyisakan celah rawan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.<\/p>\n

Publik kini menanti, sejauh mana KPK berani menelusuri dan membongkar dugaan praktik korupsi lintas periode ini, termasuk kemungkinan keterlibatan para pejabat tingkat tinggi.<\/p>\n

Dengan semangat pemberantasan korupsi yang terus digelorakan, diharapkan penanganan kasus ini dapat menjadi momentum bersih-bersih di tubuh birokrasi ketenagakerjaan Indonesia.<\/p>\n

 <\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

KPK menyatakan komitmen untuk menuntaskan perkara ini secara transparan dan akuntabel sebagai bagian dari upaya pembersihan birokrasi ketenagakerjaan nasional.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":108940,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[98],"tags":[17333,24708,22643,20971,20972,24709,24706,24703,1067,18128,24705,24704,17337,421,13395,24707,3984,2070,21054,3338],"class_list":["post-108939","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum","tag-cak-imin","tag-dugaan-korupsi-lintas-periode","tag-gratifikasi-tenaga-kerja-asing","tag-hanif-dhakiri","tag-ida-fauziyah","tag-kasus-korupsi-tenaga-kerja","tag-kasus-rptka","tag-korupsi-kemenaker","tag-kpk","tag-kpk-2025","tag-kpk-periksa-cak-imin","tag-menakertrans","tag-muhaimin-iskandar","tag-nasional","tag-pemberantasan-korupsi","tag-pemerasan-kemenaker","tag-peristiwa","tag-prabowo","tag-rptka","tag-infoaceh-net"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2025\/06\/mantan-menteri-ketenagakerjaan-muhaimin-iskandar-atau-cak-imin-tiba-untuk-menjalani-pemeriksaan-di-g.jpeg?fit=589%2C331&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/108939","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=108939"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/108939\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/108940"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=108939"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=108939"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=108939"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}