{"id":111846,"date":"2025-06-17T09:34:40","date_gmt":"2025-06-17T02:34:40","guid":{"rendered":"https:\/\/infoaceh.net\/?p=111846"},"modified":"2025-06-17T09:34:40","modified_gmt":"2025-06-17T02:34:40","slug":"prabowo-ambil-alih-sengketa-empat-pulau-kemendagri-diminta-lakukan-evaluasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2025\/06\/17\/prabowo-ambil-alih-sengketa-empat-pulau-kemendagri-diminta-lakukan-evaluasi\/","title":{"rendered":"Prabowo Ambil Alih Sengketa Empat Pulau, Kemendagri Diminta Lakukan Evaluasi"},"content":{"rendered":"<p><strong>Jakarta, Infoaceh.net<\/strong> \u2014 Presiden RI Prabowo Subianto mengambil alih penyelesaian sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) yang sebelumnya menjadi polemik usai dikeluarkannya keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri).<\/p>\n<p>Keempat pulau yang disengketakan\u2014Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek\u2014dinyatakan masuk wilayah Sumatera Utara melalui Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.<\/p>\n<p>Keputusan itu langsung ditentang Pemerintah dan rakyat Aceh yang mengklaim pulau-pulau tersebut bagian dari wilayahnya berdasarkan aspek historis dan hukum.<\/p>\n<p>Langkah Presiden Prabowo mendapat dukungan dari Direktur Eksekutif Institute Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia (IKAPII), Fauka Noor Farid. Ia menilai intervensi Presiden merupakan tindakan korektif atas kegaduhan yang ditimbulkan Kemendagri.<\/p>\n<p>Fauka mendorong Kemendagri untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh agar tidak terulang kebijakan atau pernyataan yang bisa memicu konflik sosial dan perpecahan bangsa.<\/p>\n<p>\u201cKeputusan Pak Prabowo untuk turun tangan sangat tepat. Ini langkah strategis untuk mencegah polemik semakin melebar,\u201d ujar Fauka di Jakarta, Senin (16\/6\/2025).<\/p>\n<p>Fauka, mantan anggota Tim Mawar Kopassus, menilai pernyataan Kemendagri sebelumnya minim pertimbangan terhadap aspek sosial dan historis masyarakat di kawasan tersebut. Ia bahkan menduga ada miskomunikasi internal di tubuh kementerian.<\/p>\n<p>\u201cIni bukan soal menyalahkan Pak Tito sebagai Mendagri. Tapi bisa jadi ada ketidaktahuan di level teknis, seperti Dirjen, yang tidak memahami sejarah dan hukum pulau-pulau itu,\u201d katanya.<\/p>\n<p>Karena itu, ia mendesak agar Kemendagri segera melakukan evaluasi internal agar pernyataan atau kebijakan serupa tak kembali memicu konflik antardaerah.<\/p>\n<p>Lebih lanjut, Fauka meminta semua pihak menahan diri dan menunggu keputusan resmi Presiden terkait status keempat pulau.<\/p>\n<p>Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memprovokasi atau memecah belah masyarakat dengan narasi yang tidak produktif.<\/p>\n<p>\u201cInformasi yang saya peroleh, Presiden condong menyerahkan keempat pulau itu kembali ke Aceh. Karena secara administratif dan historis, wilayah tersebut memang selama ini bagian dari Aceh,\u201d ungkapnya.<\/p>\n<p>Sengketa ini mencuat setelah pemerintah pusat menetapkan keempat pulau tersebut sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.<\/p>\n<p>Pemeintah Aceh menolak keras keputusan tersebut, sementara Pemprov Sumut mengklaim kedekatan geografis sebagai dasar klaim wilayah.<\/p>\n<p>Kini, publik menantikan langkah resmi Presiden Prabowo dalam menyelesaikan persoalan batas wilayah yang menyangkut kedaulatan dan kesatuan bangsa.<\/p>\n<a href=\"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/111846?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img data-recalc-dims=\"1\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/apps\/pdf-print\/images\/print.png?ssl=1\" alt=\"image_print\" title=\"Print Content\" \/><\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Kini, publik menantikan langkah resmi Presiden Prabowo dalam menyelesaikan persoalan batas wilayah yang menyangkut kedaulatan dan kesatuan bangsa.<\/p>\n","protected":false},"author":400000,"featured_media":111850,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-111846","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-umum"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2025\/06\/WhatsApp-Image-2025-06-17-at-09.25.48-e1750127617317.jpeg?fit=1244%2C576&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/111846","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/400000"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=111846"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/111846\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/111850"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=111846"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=111846"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=111846"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}