{"id":114972,"date":"2025-06-23T08:39:38","date_gmt":"2025-06-23T01:39:38","guid":{"rendered":"https:\/\/infoaceh.net\/?p=114972"},"modified":"2025-06-23T08:52:22","modified_gmt":"2025-06-23T01:52:22","slug":"ketika-e-katalog-jadi-alat-permainan-proyek-pokir-dewan-di-aceh","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2025\/06\/23\/ketika-e-katalog-jadi-alat-permainan-proyek-pokir-dewan-di-aceh\/","title":{"rendered":"Ketika E-Katalog Jadi Alat Permainan Proyek Pokir Dewan di Aceh"},"content":{"rendered":"

Banda Aceh, Infoaceh.net<\/strong> \u2014 Transparansi Tender Indonesia<\/a> (TTI) mengungkap dugaan maraknya praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Aceh melalui sistem e-katalog.<\/a><\/p>\n

Alih-alih menjadi sarana percepatan dan transparansi, sistem tersebut justru disebut telah berubah fungsi menjadi alat permainan proyek oleh oknum anggota Dewan melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran<\/a> (Pokir).<\/p>\n

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menyebut bahwa pengadaan proyek dengan metode e-katalog<\/a> kini tidak lagi berjalan terbuka dan adil.<\/p>\n

Menurutnya, hanya pihak-pihak tertentu yang bisa mengakses dan memenangkan pekerjaan, dengan dalih proyek tersebut merupakan bagian dari Pokir Dewan.<\/p>\n

“E-Katalog<\/a> dijadikan kedok untuk pembagian proyek secara tertutup.<\/p>\n

Paket-paket pekerjaan langsung diarahkan kepada rekanan tertentu yang sudah ditentukan. Semua ini diklaim sebagai Pokir Dewan, padahal itu hanya kamuflase,” ujar Nasruddin dalam keterangannya, Ahad (22\/6\/2025).<\/p>\n

Ia menegaskan bahwa Pokir Dewan bukanlah mekanisme pengatur proyek, melainkan hanya berupa usulan program pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat.<\/p>\n

Namun, dalam praktiknya, Pokir disalahgunakan seolah memiliki kewenangan menunjuk pelaksana proyek.<\/p>\n

Nasruddin mencontohkan pengadaan di Dinas Pendidikan Aceh yang menurutnya bernilai lebih dari Rp100 miliar dan seluruhnya dikerjakan melalui sistem e-katalog.<\/p>\n

Proyek-proyek tersebut diklaim berasal dari Pokir Dewan, meski sebetulnya tidak memiliki keterkaitan langsung.<\/p>\n

\u201cPaket-paket pendidikan dimasukkan dalam Pokir tanpa alasan jelas. Ini murni persekongkolan. Pokir Dewan dipakai sebagai alat untuk mengatur siapa rekanan yang boleh bekerja, dan siapa yang harus tersingkir,\u201d katanya.<\/p>\n

Menurut TTI, praktik ini telah membentuk jaringan tertutup antara oknum anggota legislatif dan pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).<\/p>\n

Rekanan yang mendapat proyek disebut harus melalui \u2018koordinator\u2019 yang ditunjuk masing-masing anggota dewan.<\/p>\n

“Pokir telah menjadi wajah baru korupsi. Semua proyek sudah dikondisikan. Rekanan yang tidak berada dalam lingkaran Pokir tidak lagi memiliki peluang bersaing,” tegas Nasruddin.<\/p>\n

Ia pun mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan menyelidiki dan menindak praktik ini secara serius.<\/p>\n

TTI mengaku menerima banyak keluhan dari pelaku usaha lokal yang merasa tersingkir akibat dominasi rekanan titipan.<\/p>\n

“Ini bukan soal administrasi atau teknis. Ini soal keadilan, integritas, dan masa depan pembangunan daerah. Jika terus dibiarkan, sistem pengadaan akan rusak dan korupsi akan makin menggurita,” pungkasnya.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

“Ini bukan soal administrasi atau teknis. Ini soal keadilan, integritas, dan masa depan pembangunan daerah. Jika terus dibiarkan, sistem pengadaan akan rusak dan korupsi akan makin menggurita,” pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":114985,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1],"tags":[12541,30962,13844,30973,30967,30974,30972,30963,30971,30970,30965,30968,3031,30969,30964,30966,3146],"class_list":["post-114972","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aceh","tag-dinas-pendidikan-aceh","tag-e-katalog-aceh","tag-korupsi-aceh","tag-korupsi-sistemik","tag-nasruddin-bahar","tag-oknum-dpr-aceh","tag-pengadaan-barang-jasa","tag-pokir-dewan-aceh","tag-pokir-jadi-bancakan","tag-praktik-kotor-pokir","tag-proyek-pendidikan-aceh","tag-rekanan-titipan","tag-skpa","tag-tender-proyek-aceh","tag-transparansi-tender","tag-tti-aceh","tag-utama"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2025\/06\/WhatsApp-Image-2025-06-23-at-08.47.04.jpeg?fit=1357%2C881&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/114972","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=114972"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/114972\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/114985"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=114972"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=114972"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=114972"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}