{"id":11572,"date":"2020-11-11T05:21:58","date_gmt":"2020-11-10T22:21:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=11572"},"modified":"2020-11-11T01:25:52","modified_gmt":"2020-11-10T18:25:52","slug":"kadishub-parkir-nontunai-bisa-hindari-kebocoran-pad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2020\/11\/11\/kadishub-parkir-nontunai-bisa-hindari-kebocoran-pad\/","title":{"rendered":"Kadishub: Parkir Nontunai Bisa Hindari Kebocoran PAD"},"content":{"rendered":"

Banda Aceh<\/strong> \u2013 Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan uji coba retribusi parkir nontunai.<\/p>\n

Untuk tahap awal uji coba ini telah dimulai sejak Senin (8\/11) di Jalan Diponegoro atau kawasan Pasar Aceh.<\/p>\n

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) yang juga Plt. Sekda Kota Banda Aceh, Drs Muzakkir Tuloet, M.Si mengatakan, penerapan retribusi parkir nontunai tersebut agar pembayaran bisa tertib, kepastian pembayaran dan tarif parkir bisa lebih efektif sehingga bisa menghindari kebocoran.<\/p>\n

\u201cDengan adanya program nontunai ini, kebocoran-kebocoran yang terjadi di lapangan dari retribusi akan sangat minim,\u201d katanya di Pelabuhan Ulee Lheue, Ahad (8\/11).<\/p>\n

Selain menghindari kebocoran, kebijakan ini dinilai akan memudahkan pihaknya dalam melakukan pengawasan karena sudah diatur oleh sistem.<\/p>\n

Ia mengaku, peluncuran parkir nontunai ini terkendala karena belum disahkan Qanun Parkir nontunai yang saat ini terus diburu perampungannya oleh Pemko dan DPRK Banda Aceh.<\/p>\n

\u201cKita butuh hanya payung hukum saja. Kalau sudah disahkan Qanun ini maka akan dilaunching,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Sementara Sekretaris Dishub Kota Banda Aceh Muhammad Zubir, mengatakan, sebelumnya Dishub Banda Aceh juga sudah menerapkan retribusi pembayaran nontunai di pintu masuk Pelabuhan Ulee Lheue, timbangan kendaraan dan parkir inap di hanggar Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh sejak awal 2020.<\/p>\n

\u201cMeskipun masih ada masyarakat yang menggunakan uang tunai, tapi terus berusaha mengarahkan mereka untuk menggunakan non tunai,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Ia menerangkan, kartu nontunai tersebut juga dapat digunakan di tempat lainnya.<\/p>\n

\u201cSeperti di terminal L-300 Lueng Bata, di tol bisa menggunakan kartu nontunai. Jadi sudah banyak operasional-operasional yang bisa menggunakan kartu nontunai,\u201d lanjutnya.<\/p>\n

Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Banda Aceh Mahdani, mengungkapkan, jika ujicoba di Jalan Diponegoro berjalan sesuai rencana, pihaknya akan menyasar wilayah-wilayah lainnya di Kota Banda Aceh.<\/p>\n

\u201cBaru kita lakukan secara bertahap ke wilayah-wilayah lain di kota Banda Aceh, jadi kita matangkan dulu di Jalan Diponegoro depan Pasar Aceh baik dari segi kesiapan juru parkir maupun aplikasinya.\u201d<\/p>\n

Proses ujicoba untuk mengetahui permasalahan dan kendala di lapangan terhadap sistem baru ini, selain itu juga untuk melatih kemahiran juru parkir dalam penggunaan aplikasi parkir non tunai.<\/p>\n

\u201cAlur proses pembayaran parkir non tunai ini yaitu juru parkir memfoto atau menginput plat kendaraan, kemudian pengguna jasa parkir saat membayar hanya menscan pada QR Code di aplikasi smartphone juru parkir,\u201d terangnya.<\/p>\n

Bagi pengguna jasa parkir saat membayar tidak ada aplikasi QR Code atau tidak menggunakan HP Android mereka masih bisa membayar tunai.<\/p>\n

\u201cNanti juru parkir yg menscan QR code dari smartphonenya ke badge QR code dia sendiri, tapi kita akan berupaya terus mengajak masyarakat agar mau membayar secara nontunai,\u201d pungkas Mahdani. (IA)<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Banda Aceh \u2013 Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan uji coba retribusi parkir nontunai. Untuk tahap awal uji coba ini telah dimulai sejak Senin (8\/11) di Jalan Diponegoro atau kawasan Pasar Aceh. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) yang juga Plt. Sekda Kota Banda Aceh, Drs Muzakkir Tuloet, M.Si mengatakan, penerapan retribusi parkir nontunai […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":11573,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-11572","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aceh"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2020\/11\/70-1.jpg?fit=678%2C381&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/11572","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=11572"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/11572\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/11573"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=11572"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=11572"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=11572"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}