{"id":117366,"date":"2025-06-28T07:48:41","date_gmt":"2025-06-28T00:48:41","guid":{"rendered":"https:\/\/infoaceh.net\/?p=117366"},"modified":"2025-06-28T07:48:41","modified_gmt":"2025-06-28T00:48:41","slug":"paradoks-putusan-mk-soal-pemilu-enam-pilihan-kini-dibatasi-satu-model","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2025\/06\/28\/paradoks-putusan-mk-soal-pemilu-enam-pilihan-kini-dibatasi-satu-model\/","title":{"rendered":"Paradoks Putusan MK Soal Pemilu: Enam Pilihan Kini Dibatasi Satu Model"},"content":{"rendered":"

JAKARTA, Infoaceh.net \u2014<\/strong> Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135\/PUU-XXII\/2024 tentang pelaksanaan Pemilu nasional dan lokal dinilai kontradiktif alias paradoksal.<\/p>\n

Pasalnya, MK dalam putusan sebelumnya telah membuka enam opsi model keserentakan Pemilu, namun kini justru membatasi hanya satu pilihan.<\/p>\n

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyebut putusan terbaru ini bertentangan dengan Putusan MK Nomor 55\/PUU-XVII\/2019. Padahal dalam putusan tahun 2020 itu, MK memberi keleluasaan kepada pembentuk undang-undang untuk memilih desain keserentakan pemilu.<\/p>\n

\u201cPutusan MK yang terbaru ini justru membatasi opsi yang sebelumnya sudah diberikan. Ini jelas paradoks,\u201d kata Khozin di Jakarta, Jumat (27\/6\/2025).<\/p>\n

Legislator dari Dapil Jatim IV (Jember\u2013Lumajang) itu menegaskan bahwa urusan model keserentakan pemilu merupakan kewenangan legislatif, bukan domain MK. Ia menyayangkan MK yang kini seolah \u2018melompati pagar\u2019 kewenangan pembentuk UU.<\/p>\n

\u201cBahwa UU Pemilu belum diubah pasca Putusan 55 bukan alasan MK untuk ikut menentukan model keserentakan. Itu ranah DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Lebih jauh, Khozin mengutip pertimbangan hukum angka 3.17 dalam Putusan 55\/PUU-XVII\/2019, yang secara tegas menyatakan MK tidak berwenang menentukan model keserentakan. \u201cTapi hari ini MK justru memutus satu model tunggal. Ini menyimpang dari pendirian hukumnya sendiri,\u201d sesalnya.<\/p>\n

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Khozini, Jember itu juga mengingatkan, dampak dari putusan ini akan merembet pada banyak aspek: mulai dari hak pembentuk UU, teknis penyelenggaraan pemilu, hingga stabilitas konstitusional.<\/p>\n

\u201cPutusan ini tidak cukup dilihat dari aspek legal semata, tapi perlu pendekatan kenegaraan. Di sinilah pentingnya sosok hakim konstitusi yang negarawan, bukan sekadar juru tafsir undang-undang,\u201d ujar Khozin.<\/p>\n

Ia memastikan DPR akan menjadikan putusan terbaru MK ini sebagai catatan kritis dalam pembahasan revisi UU Pemilu yang segera digelar. \u201cRekayasa konstitusional tetap menjadi pilihan DPR untuk merancang arsitektur pemilu ke depan yang lebih adil dan rasional,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Lebih jauh, Khozin mengutip pertimbangan hukum angka 3.17 dalam Putusan 55\/PUU-XVII\/2019, yang secara tegas menyatakan MK tidak berwenang menentukan model keserentakan. \u201cTapi hari ini MK justru memutus satu model tunggal. Ini menyimpang dari pendirian hukumnya sendiri,\u201d sesalnya.<\/p>\n","protected":false},"author":400000,"featured_media":117367,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[98],"tags":[20568,34288,33400,16480,8911,34286,421,34285,34284,33920,3984,3678,482,22316,34287,3338],"class_list":["post-117366","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum","tag-dpr-ri-pkb","tag-keserentakan-pemilu","tag-komisi-ii-dpr","tag-mahkamah-konstitusi","tag-mk","tag-muhammad-khozin","tag-nasional","tag-paradoks-putusan-mk","tag-pemilu-lokal","tag-pemilu-nasional","tag-peristiwa","tag-pkb","tag-politik","tag-putusan-mk","tag-undang-undang-pemilu","tag-infoaceh-net"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2025\/06\/IMG-20250627-WA0066-e1751071673820.jpg?fit=496%2C339&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/117366","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/400000"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=117366"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/117366\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/117367"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=117366"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=117366"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=117366"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}