{"id":119362,"date":"2025-07-01T16:18:05","date_gmt":"2025-07-01T09:18:05","guid":{"rendered":"https:\/\/infoaceh.net\/?p=119362"},"modified":"2025-07-01T16:18:05","modified_gmt":"2025-07-01T09:18:05","slug":"azis-subekti-sentil-cross-pressures-asn-minta-pusat-tak-kaku-soal-pertek-dan-honorer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2025\/07\/01\/azis-subekti-sentil-cross-pressures-asn-minta-pusat-tak-kaku-soal-pertek-dan-honorer\/","title":{"rendered":"Azis Subekti Sentil \u201cCross Pressures\u201d ASN, Minta Pusat Tak Kaku soal Pertek dan Honorer"},"content":{"rendered":"

Infoaceh.net<\/strong> \u2013 Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menyoroti fenomena cross pressures<\/em> atau tekanan silang dalam sistem pemerintahan, terutama dalam implementasi kebijakan kepegawaian seperti penerbitan pertimbangan teknis (pertek) dan pengangkatan ASN maupun PPPK.<\/p>\n

Dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri PAN-RB, Mendagri, Kepala BKN, serta para kepala daerah, Senin (30\/6\/2025), Azis menegaskan perlunya evaluasi serius terhadap pelaksanaan pertek yang kini kerap menjadi batu sandungan di lapangan.<\/p>\n

\u201cSemangat awal pertek itu bagus, untuk memastikan kepala daerah tidak bertindak ugal-ugalan dan menjaga keberlanjutan karier ASN yang kompeten. Tapi jika terjadi benturan antara kebijakan pusat dan kebutuhan objektif di daerah, maka harus ada terobosan. Jangan sampai terjadi cross pressures<\/em> yang merugikan pelayanan publik,\u201d tegas Azis.<\/p>\n

Ia mencontohkan, banyak kepala daerah yang memahami kebutuhan organisasinya justru terhambat karena aturan teknis dari pusat yang dianggap terlalu kaku. Situasi ini dinilai menghambat efektivitas penempatan pejabat yang sesuai kompetensi.<\/p>\n

Selain itu, Azis juga menyentil lambannya eksekusi kebijakan afirmatif penyelesaian tenaga honorer. Ia meminta pemerintah pusat tak lagi membuka ruang \u201ctawar-menawar\u201d dan segera menjalankan janji pengangkatan ASN serta PPPK secara tegas dan tepat waktu.<\/p>\n

\u201cKami di Fraksi Gerindra mendukung penuh enam butir kebijakan penyelesaian honorer yang sudah diumumkan pemerintah. Tapi kebijakan itu harus dilaksanakan tegas, tanpa main-main lagi. Kalau sudah ditetapkan pengangkatan paling lambat Juli dan Oktober, maka harus dijalankan,\u201d ujar Azis.<\/p>\n

Ia mengingatkan, jika pemerintah pusat tidak bersikap tegas, maka masalah baru bisa menumpuk dan mengganggu stabilitas birokrasi nasional.<\/p>\n

\u201cJangan sampai kebijakan yang sudah diumumkan justru dilanggar sendiri. Itu akan menurunkan wibawa lembaga negara. Harus ada sanksi jika ada yang melanggar,\u201d tambahnya.<\/p>\n

Azis menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa tidak ada kebijakan yang sempurna sejak awal. Menurutnya, pemerintah harus membuka ruang untuk koreksi dan penyempurnaan kebijakan agar tetap adaptif terhadap dinamika birokrasi.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u201cJangan sampai kebijakan yang sudah diumumkan justru dilanggar sendiri. Itu akan menurunkan wibawa lembaga negara. Harus ada sanksi jika ada yang melanggar,\u201d tambahnya.<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":119363,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[92],"tags":[1178,36098,11161,22298,3486,36101,33400,421,36102,3984,36099,482,1291,14819,36100,3338],"class_list":["post-119362","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politik","tag-asn","tag-azis-subekti","tag-dpr-ri","tag-fraksi-gerindra","tag-gerindra","tag-kebijakan-kepegawaian","tag-komisi-ii-dpr","tag-nasional","tag-pengangkatan-asn","tag-peristiwa","tag-pertek-asn","tag-politik","tag-pppk","tag-reformasi-birokrasi","tag-tenaga-honorer","tag-infoaceh-net"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2025\/07\/Anggota_Komisi_II_DPR_RI__Azis_Subekti_saat_Rapat_kerja_dan_Rapat_Dengar_Pendapat_Komisi_II_DPR_RI_d.jpeg?fit=800%2C532&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/119362","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=119362"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/119362\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/119363"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=119362"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=119362"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=119362"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}