{"id":120261,"date":"2025-07-02T16:19:16","date_gmt":"2025-07-02T09:19:16","guid":{"rendered":"https:\/\/infoaceh.net\/?p=120261"},"modified":"2025-07-02T16:19:16","modified_gmt":"2025-07-02T09:19:16","slug":"komisi-ii-dpr-ri-pertanyakan-tanah-wakaf-blang-padang-dikuasai-tni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2025\/07\/02\/komisi-ii-dpr-ri-pertanyakan-tanah-wakaf-blang-padang-dikuasai-tni\/","title":{"rendered":"Komisi II DPR RI Pertanyakan Tanah Wakaf Blang Padang Dikuasai TNI"},"content":{"rendered":"

Jakarta, Infoaceh.net<\/strong> \u2014 Komisi II DPR RI mempertanyakan status tanah wakaf di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Blang Padang, Banda Aceh, yang kini dikuasai oleh TNI Angkatan Darat (TNI AD).<\/p>\n

Persoalan ini mencuat dalam rapat kerja Komisi II bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang\/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN), Nusron Wahid, di Gedung DPR RI, Selasa (1\/7\/2025).<\/p>\n

Menanggapi hal itu, Menteri Nusron Wahid menyatakan akan menindaklanjuti dan mengecek langsung status tanah tersebut.
\n\u201cNanti saya cek,\u201d ujarnya singkat kepada awak media usai rapat.<\/p>\n

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengangkat isu tersebut dalam forum, menyoroti pengelolaan tanah wakaf Masjid Baiturrahman yang tiba-tiba dipasang plang oleh TNI AD.<\/p>\n

“Kemarin Gubernur Aceh mengirim surat ke Presiden Prabowo. Tanah Masjid Raya Baiturrahman itu tiba-tiba ada plang dari TNI AD. Padahal kita tahu persis, berdasarkan sejarah sejak era Kesultanan Aceh, tanah itu memang diwakafkan untuk Masjid,” ujar Rifqinizamy.<\/p>\n

Politikus Partai NasDem itu menyayangkan belum adanya kejelasan hukum terkait status tanah tersebut, meskipun isu ini telah berlangsung lama.
\n\u201cSampai hari ini, belum ada solusi hukum yang tuntas,\u201d tambahnya.<\/p>\n

Isu ini menjadi perhatian publik setelah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat bernomor 400.8\/7180, Mualem meminta Presiden membantu menyelesaikan polemik status kepemilikan dan pengelolaan tanah wakaf Blang Padang yang kini digunakan oleh Kodam Iskandar Muda.<\/p>\n

Dalam suratnya, Mualem menyebut tanah tersebut merupakan wakaf dari Sultan Iskandar Muda, berdasarkan dokumen sejarah, peninggalan era kolonial Belanda, serta telaahan hukum Islam dan adat Aceh. Oleh karena itu, menurutnya, pengelolaan tanah seharusnya dikembalikan kepada nazhir wakaf Masjid Raya Baiturrahman.<\/p>\n

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, membenarkan pengiriman surat tersebut. Ia mengatakan, dokumen-dokumen wakaf juga telah diserahkan kepada Kementerian Agama sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Aceh.<\/p>\n

\u201cSetelah kita sampaikan kepada Pemerintah Pusat, biarlah pusat yang memutuskan. Kita juga sudah menyerahkan dokumen wakaf itu ke Menteri Agama,\u201d jelasnya saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan SMK Muhammadiyah Banda Aceh, Jumat (27\/6\/2025).<\/p>\n

Belum Bersertifikat, TNI Ajukan Hak Pakai
\nKepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Shafik Ananta Inuman, menyebut tanah tersebut hingga kini belum memiliki sertifikat resmi. Pihak TNI AD melalui Kodam IM diketahui telah mengajukan permohonan Hak Pakai, namun belum diproses karena terdapat keberatan dari Pemerintah Aceh dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).<\/p>\n

\u201cTNI cq. Kodam IM pernah mengajukan permohonan Hak Pakai, tapi karena ada keberatan dari Pemprov dan BWI, kami belum memprosesnya,\u201d ujar Shafik kepada media.<\/p>\n

Ia menegaskan bahwa status hukum tanah tersebut masih dalam proses telaahan dan menunggu keputusan dari otoritas pusat terkait status tanah dan hak pengelolaannya.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ia menegaskan bahwa status hukum tanah tersebut masih dalam proses telaahan dan menunggu keputusan dari otoritas pusat terkait status tanah dan hak pengelolaannya.<\/p>\n","protected":false},"author":12,"featured_media":120262,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[92],"tags":[],"class_list":["post-120261","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politik"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2025\/07\/WhatsApp-Image-2025-07-02-at-15.57.40-e1751447936582.jpeg?fit=800%2C843&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/120261","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/12"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=120261"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/120261\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/120262"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=120261"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=120261"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=120261"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}