{"id":12108,"date":"2020-11-21T05:56:15","date_gmt":"2020-11-20T22:56:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=12108"},"modified":"2020-11-21T05:56:15","modified_gmt":"2020-11-20T22:56:15","slug":"jusuf-kalla-ada-kekosongan-pemimpin-yang-mampu-serap-aspirasi-masyarakat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2020\/11\/21\/jusuf-kalla-ada-kekosongan-pemimpin-yang-mampu-serap-aspirasi-masyarakat\/","title":{"rendered":"Jusuf Kalla: Ada Kekosongan Pemimpin yang Mampu Serap Aspirasi Masyarakat"},"content":{"rendered":"<p><strong>JAKARTA<\/strong>\u00a0&#8211; Mantan Wakil Presiden\u00a0Jusuf Kalla\u00a0menilai, meluasnya permasalahan terkait pemimpin Front Pembela Islam (FPI)\u00a0Rizieq Shihab, bahkan melibatkanTNI-Polri, disebabkan karena tidak adanya pemimpin yang mampu menyerap aspirasi masyarakat.<\/p>\n<p>&#8220;Kenapa masalah Habib Rizieq begitu hebat permasalahannya, sehingga polisi, tentara turun tangan sepertinya kita menghadapi sesuatu yang goncangan. Kenapa itu terjadi?&#8221; kata Kalla dalam diskusi bertajuk\u00a0Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat,\u00a0secara virtual, Jumat (20\/11\/2020).<\/p>\n<p>&#8220;Ini menurut saya karena ada kekosongan pemimpin, pemimpin yang menyerap aspirasi masyarakat,&#8221; tutur dia.<\/p>\n<p>Kalla mengatakan, persoalan terkait Rizieq Shihab ini berkaitan dengan indikator bahwa sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia perlu diperbaiki.<\/p>\n<p>&#8220;Kenapa ratusan ribu orang itu, kenapa dia tidak percayai DPR untuk berbicara? Kenapa tidak dipercaya partai-partai khususnya partai Islam? Untuk mewakili masyarakat itu,&#8221; ujar Kalla.<\/p>\n<p>Kalla mengatakan, pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk dievaluasi dan dipelajari khususnya bagi partai-partai Islam, termasuk PKS.<\/p>\n<p>Sebab, menurut Kalla, jika tidak dievaluasi dan dipelajari, akan menimbulkan masalah baru dalam sistem demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia.<\/p>\n<p>&#8220;Sehingga jangan sampai kita kembali lagi ke demokrasi jalanan. Ini bisa kembali apabila wakil-wakil yang dipilih tidak memperhatikan aspirasi seperti itu,&#8221; pungkasnya.<\/p>\n<p>Sebelumnya diberitakan, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.<\/p>\n<p>&#8220;Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya,&#8221; kata Dudung menjawab pertanyaan wartawan seusai apel pasukan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20\/11\/2020).<\/p>\n<p>Dudung menjelaskan, awalnya sejumlah petugas Satpol PP sudah menurunkan baliho yang dipasang tanpa izin itu.<\/p>\n<p>Namun, pihak FPI justru kembali memasang baliho-baliho tersebut. Oleh karena itu, TNI turun tangan.<\/p>\n<p>Di sisi lain, tindakan TNI tersebut dipertanyakan karena dianggap tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.<\/p>\n<p>&#8220;Kalau dilihat dari tupoksi, mengacu UU TNI jelas itu bukan ranah TNI untuk terlibat dalam penegakan hukum, keamanan dan ketertiban,&#8221; kata Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri, Jumat.<\/p>\n<p>Gufron menuturkan, TNI semestinya tak perlu repot terlibat dalam penertiban spanduk. Sebab, terdapat institusi fungsional yang mempunyai kewenangan dalam menertibkan spanduk, jika spanduk itu memang melanggar peraturan, misalnya Satpol PP.<\/p>\n<p>Menurut Gufron, TNI seharusnya lebih dulu mendorong institusi fungsional tersebut untuk menjalankan tugasnya.<\/p>\n<p>Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman menduga Presiden Joko Widodo memerintahkan pencopotan baliho Rizieq Shihab. Munarman menyinggung tugas TNI dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang.<\/p>\n<p>&#8220;Untuk operasi militer selain perang (OMSP) yang bisa memerintahkan hanya Presiden,&#8221; kata Munarman dalam keterangan tertulis, Jumat (20\/11\/2020).<\/p>\n<p>Munarman mengatakan, langkah TNI yang mencopot baliho serta menurunkan pasukan ke wilayah Petamburan jelas bukan operasi perang.<\/p>\n<p>Oleh karena itu, dia menganggap kegiatan tersebut dikategorikan sebagai OMSP, di mana TNI bergerak atas dasar keputusan politik negara.<\/p>\n<p>&#8220;Itu artinya kebijakan politik negara yang langsung diputuskan oleh Presiden saat ini adalah spanduk, baliho dan nakut-nakutin FPI,&#8221; kata dia.<\/p>\n<a href=\"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/12108?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img data-recalc-dims=\"1\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/apps\/pdf-print\/images\/print.png?ssl=1\" alt=\"image_print\" title=\"Print Content\" \/><\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>JAKARTA\u00a0&#8211; Mantan Wakil Presiden\u00a0Jusuf Kalla\u00a0menilai, meluasnya permasalahan terkait pemimpin Front Pembela Islam (FPI)\u00a0Rizieq Shihab, bahkan melibatkanTNI-Polri, disebabkan karena tidak adanya pemimpin yang mampu menyerap aspirasi masyarakat. &#8220;Kenapa masalah Habib Rizieq begitu hebat permasalahannya, sehingga polisi, tentara turun tangan sepertinya kita menghadapi sesuatu yang goncangan. Kenapa itu terjadi?&#8221; kata Kalla dalam diskusi bertajuk\u00a0Partisipasi Masyarakat Sipil dalam [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12109,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-12108","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2020\/11\/05-48-25-5eeaf44d34976.jpg?fit=750%2C500&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/12108","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=12108"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/12108\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/12109"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=12108"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=12108"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=12108"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}