{"id":132209,"date":"2025-07-29T15:05:15","date_gmt":"2025-07-29T08:05:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=132209"},"modified":"2025-07-29T15:05:15","modified_gmt":"2025-07-29T08:05:15","slug":"kmp-tunu-pratama-kelebihan-muatan-3-kali-lipat-waka-komisi-v-bawa-ke-ranah-pidana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2025\/07\/29\/kmp-tunu-pratama-kelebihan-muatan-3-kali-lipat-waka-komisi-v-bawa-ke-ranah-pidana\/","title":{"rendered":"KMP Tunu Pratama Kelebihan Muatan 3 Kali Lipat, Waka Komisi V: Bawa ke Ranah Pidana\u00a0"},"content":{"rendered":"

JAKARTA, Infoaceh.net<\/strong> \u2013 Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendesak pemerintah menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ke ranah pidana.<\/p>\n

Hal ini menyusul temuan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bahwa kapal tersebut kelebihan muatan hingga tiga kali lipat dari kapasitas seharusnya.<\/p>\n

\u201cTemuan KNKT bahwa KMP Tunu Pratama overload 300% sungguh menyesakkan. Pemilik dan kru kapal harus bertanggung jawab atas kelalaian yang menelan puluhan korban jiwa. Pemerintah tak boleh ragu menjatuhkan sanksi tegas agar tragedi serupa tidak terulang,\u201d tegas Syaiful Huda, Senin (28\/7\/2025).<\/p>\n

KNKT menyebut, kapal yang tenggelam di Selat Bali pada Rabu (2\/7\/2025) itu seharusnya hanya mengangkut 138 ton muatan. Namun faktanya, kapal justru mengangkut hingga 538 ton, tanpa pengamanan lashing terhadap kendaraan di dalamnya. Tragedi itu mengakibatkan sedikitnya 19 orang tewas dan belasan lainnya masih hilang.<\/p>\n

Huda menyebut unsur kelalaian dalam peristiwa itu jelas dan dapat dikenai sanksi pidana. Ia mengutip Pasal 359 dan 360 KUHP yang menyatakan bahwa kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat dapat dipidana hingga 5 tahun penjara.<\/p>\n

\u201cIni bukan sekadar pelanggaran teknis. Ini kelalaian berat. Tidak ada toleransi. Kelebihan muatan 3 kali lipat adalah pelanggaran serius yang harus diadili,\u201d tegas politisi PKB asal Jawa Barat itu.<\/p>\n

Ia juga menekankan bahwa sanksi administratif seperti pencabutan izin operasional belum cukup memberikan efek jera. \u201cJangan sampai nyawa rakyat dianggap murah. Harus ada hukuman berat untuk mengubah pola pikir pengelolaan transportasi laut yang abai pada keselamatan,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Selain KUHP, Huda juga mengingatkan bahwa pelanggaran itu melanggar UU No 17 Tahun 2018 tentang Pelayaran. Dalam Pasal 302, nahkoda yang melayarkan kapal tidak laik laut dapat dipenjara hingga 3 tahun atau didenda Rp400 juta. Jika menyebabkan korban jiwa, hukumannya bisa meningkat hingga 10 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar.<\/p>\n

\u201cSaya minta tidak ada intervensi apa pun. Penegakan hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu. Hukum harus berpihak pada korban,\u201d tutupnya.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

KNKT menyebut, kapal yang tenggelam di Selat Bali pada Rabu (2\/7\/2025) itu seharusnya hanya mengangkut 138 ton muatan. Namun faktanya, kapal justru mengangkut hingga 538 ton, tanpa pengamanan lashing terhadap kendaraan di dalamnya. Tragedi itu mengakibatkan sedikitnya 19 orang tewas dan belasan lainnya masih hilang.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":132210,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[2],"tags":[20568,43618,37174,43619,421,3984,43621,3678,482,43620,43622,3338],"class_list":["post-132209","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-umum","tag-dpr-ri-pkb","tag-kapal-tenggelam-kelebihan-muatan","tag-kmp-tunu-pratama-jaya","tag-knkt-temuan-kapal-overload","tag-nasional","tag-peristiwa","tag-pidana-pelayaran","tag-pkb","tag-politik","tag-syaiful-huda-komisi-v-dpr","tag-uu-pelayaran-2018","tag-infoaceh-net"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2025\/07\/WhatsApp-Image-2025-01-31-at-13.07.44-1.jpeg?fit=1000%2C667&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/132209","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=132209"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/132209\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/132210"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=132209"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=132209"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=132209"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}