{"id":133079,"date":"2025-07-31T00:02:19","date_gmt":"2025-07-30T17:02:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=133079"},"modified":"2025-07-31T00:02:19","modified_gmt":"2025-07-30T17:02:19","slug":"aceh-timur-lapor-ke-menteri-esdm-796-sumur-minyak-tradisional-siap-dilegalkan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2025\/07\/31\/aceh-timur-lapor-ke-menteri-esdm-796-sumur-minyak-tradisional-siap-dilegalkan\/","title":{"rendered":"Aceh Timur Lapor ke Menteri ESDM, 796 Sumur Minyak Tradisional Siap Dilegalkan"},"content":{"rendered":"

JAKARTA, Infoaceh.net<\/strong> \u2014 Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melaporkan sebanyak 796 sumur minyak tradisional yang telah diinventarisasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI sebagai bentuk kesiapan menuju proses legalisasi.<\/p>\n

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky dalam rapat bersama Tim Gabungan Penanganan Sumur Minyak Masyarakat yang digelar di Gedung ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (29\/7\/2025).<\/p>\n

Rapat penting yang dipimpin langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sekaligus Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional itu membahas strategi penataan sumur minyak rakyat sebagai bagian dari upaya memperkuat produksi energi nasional secara legal, aman, dan berkelanjutan.<\/p>\n

\u201cPemkab Aceh Timur telah menginventarisasi 796 sumur minyak rakyat sesuai arahan Menteri ESDM dan Gubernur Aceh. Ini bentuk keseriusan kami mendukung regulasi energi berbasis rakyat yang legal dan aman,\u201d ujar Bupati Al-Farlaky saat menyampaikan paparan.<\/p>\n

Ia juga menekankan bahwa Aceh Timur memiliki pengalaman pahit akibat pengelolaan sumur minyak yang tidak memenuhi standar keselamatan, yang menyebabkan kecelakaan kerja dengan korban jiwa di masa lalu.<\/p>\n

\u201cKami tak ingin tragedi serupa terulang. Legalisasi ini harus disertai penerapan standar operasional yang ketat,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Bupati menyampaikan selain pendataan, Pemkab Aceh Timur juga telah mulai membentuk kelembagaan ekonomi rakyat seperti koperasi dan BUMD yang bergerak di sektor migas.<\/p>\n

Tujuannya adalah menciptakan tata kelola energi rakyat yang lebih terstruktur dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal.<\/p>\n

\u201cKami meminta arahan regulasi dari Kementerian ESDM agar peran BUMD, koperasi, maupun UKM bisa berjalan tanpa bertentangan dengan aturan nasional,\u201d katanya.<\/p>\n

Ia menambahkan penguatan kelembagaan masyarakat dalam sektor energi harus menjadi bagian penting dari proses legalisasi, agar masyarakat tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga bagian dari sistem pengelolaan energi yang sah, adil, dan berkelanjutan.<\/p>\n

Dalam kesempatan itu, Bupati Al-Farlaky juga mengapresiasi langkah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang telah mendorong regulasi khusus untuk membuka ruang legal bagi pengelolaan sumur minyak rakyat.<\/p>\n

\u201cKami mendukung penuh langkah Pak Menteri. Ini membuktikan negara hadir untuk rakyat kecil. Kami siap bersinergi agar pengelolaan ini menjadi contoh tata kelola energi rakyat yang modern, aman, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,\u201d pungkasnya.<\/p>\n

Rapat yang berlangsung di Ruang Sarulla Gedung ESDM ini turut dihadiri oleh sejumlah menteri, gubernur, dan kepala daerah penghasil minyak rakyat dari berbagai wilayah di Indonesia.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

JAKARTA, Infoaceh.net \u2014 Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melaporkan sebanyak 796 sumur minyak tradisional yang telah diinventarisasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI sebagai bentuk kesiapan menuju proses legalisasi. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky dalam rapat bersama Tim Gabungan Penanganan Sumur Minyak Masyarakat yang digelar di Gedung […]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":133080,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[27],"tags":[],"class_list":["post-133079","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ekonomi"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2025\/07\/IMG-20250730-WA0043.jpg?fit=600%2C338&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/133079","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=133079"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/133079\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/133080"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=133079"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=133079"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=133079"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}