{"id":133630,"date":"2025-08-01T12:31:52","date_gmt":"2025-08-01T05:31:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=133630"},"modified":"2025-08-01T12:31:52","modified_gmt":"2025-08-01T05:31:52","slug":"royes-ruslan-rpjm-banda-aceh-harus-jadi-solusi-nyata-bukan-sekadar-dokumen-administratif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2025\/08\/01\/royes-ruslan-rpjm-banda-aceh-harus-jadi-solusi-nyata-bukan-sekadar-dokumen-administratif\/","title":{"rendered":"Royes Ruslan: RPJM Banda Aceh Harus Jadi Solusi Nyata, Bukan Sekadar Dokumen Administratif"},"content":{"rendered":"

Banda Aceh, Infoaceh.net<\/strong> \u2013 Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRK Banda Aceh, Royes Ruslan, menekankan pentingnya menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh 2025\u20132029 sebagai dokumen perencanaan yang hidup dan bermakna.<\/p>\n

Ia menolak pandangan bahwa RPJM hanyalah formalitas administratif semata.<\/p>\n

\u201cRPJM harus menjawab tantangan nyata pembangunan kota, bukan sekadar memenuhi kewajiban prosedural,\u201d ujar Royes saat menyampaikan pandangan fraksi dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh, Kamis (31\/7\/2025).<\/p>\n

Ia menyampaikan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan harus berpijak pada prinsip inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kolaborasi lintas sektor.<\/p>\n

Menurutnya, hanya dengan pendekatan semacam itu, Banda Aceh mampu keluar dari stagnasi pembangunan dan menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan secara adaptif.<\/p>\n

\u201cSetiap kebijakan harus memastikan bahwa tak satu pun lapisan masyarakat tertinggal dari proses pembangunan. Komitmen politik, kapasitas birokrasi, dan partisipasi warga adalah kunci keberhasilan,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Revitalisasi Pasar Aceh Lama Jadi Prioritas Strategis<\/p>\n

Tak hanya itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan Pasar Aceh Lama yang dalam waktu dekat akan dibongkar.<\/p>\n

Royes menyebut kawasan tersebut sebagai pusat ekonomi rakyat yang selama ini menopang pergerakan UMKM di Kota Banda Aceh.<\/p>\n

\u201cKami mendorong Pemerintah Kota segera menyusun masterplan yang matang untuk pasar baru yang lebih modern, inklusif, dan berorientasi pada masa depan,\u201d ucapnya.<\/p>\n

Royes juga mendorong skema investasi Public-Private Partnership (PPP) sebagai alternatif pembiayaan. Dengan keterlibatan sektor swasta, ia meyakini revitalisasi pasar dapat segera direalisasikan tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.<\/p>\n

\u201cPembangunan tidak boleh menunggu dana APBK tersedia. Kolaborasi dengan swasta bisa menjadi solusi efisien dan cepat, tentu tetap harus memperhatikan kepentingan rakyat,\u201d tambahnya.<\/p>\n

Perhatian Khusus untuk Pedagang Kecil<\/p>\n

Dalam proses pembangunan tersebut, Fraksi Demokrat mengingatkan agar nasib para pedagang kecil tidak terabaikan. Pemerintah diminta menyusun skema relokasi sementara yang manusiawi dan tidak mematikan mata pencaharian warga.<\/p>\n

\u201cFasilitasi akses permodalan, pelatihan keterampilan, dan perlindungan hak-hak pedagang selama masa transisi sangat krusial. Jangan sampai revitalisasi pasar justru meminggirkan pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi kota,\u201d tutur Royes.<\/p>\n

Menurutnya, keadilan sosial dalam pembangunan hanya bisa terwujud jika semua proses dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, transparan, dan mengedepankan keberlanjutan.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Dalam proses pembangunan tersebut, Fraksi Demokrat mengingatkan agar nasib para pedagang kecil tidak terabaikan. Pemerintah diminta menyusun skema relokasi sementara yang manusiawi dan tidak mematikan mata pencaharian warga.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":133631,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-133630","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aceh"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2025\/08\/WhatsApp-Image-2025-08-01-at-094200-e1754026300919.jpeg?fit=800%2C532&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/133630","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=133630"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/133630\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/133631"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=133630"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=133630"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=133630"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}