{"id":134233,"date":"2025-08-05T16:50:29","date_gmt":"2025-08-05T09:50:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=134233"},"modified":"2025-08-05T16:51:21","modified_gmt":"2025-08-05T09:51:21","slug":"amnesti-untuk-tom-dan-hasto-habiburokhman-prerogatif-presiden-sesuai-konstitusi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2025\/08\/05\/amnesti-untuk-tom-dan-hasto-habiburokhman-prerogatif-presiden-sesuai-konstitusi\/","title":{"rendered":"Amnesti untuk Tom dan Hasto, Habiburokhman: Prerogatif Presiden Sesuai Konstitusi"},"content":{"rendered":"

Jakarta, Infoaceh.net<\/strong> \u2013 Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto merupakan hak prerogatif presiden yang diatur konstitusi, bukan kebijakan luar biasa.<\/p>\n

\u201cIni bukan sekadar isu hukum, tapi wewenang konstitusional. Pasal 14 UUD 1945 jelas menyebutkan hak presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi. Presiden Prabowo menjalankan mandat itu sebagai kepala negara,\u201d ujar Habiburokhman, di Jakarta, Minggu (3\/8\/2025).<\/p>\n

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, proses amnesti dimulai dari keputusan presiden, baru kemudian DPR RI memberikan pertimbangan. Mekanisme ini menurutnya sudah berjalan sejak era pemerintahan sebelumnya dan tidak perlu dipersoalkan.<\/p>\n

Ia juga menyoroti urgensi pemberian amnesti dalam konteks overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang sudah berlangsung lama. \u201cLima tahun terakhir, kapasitas lapas sudah 400 persen dari daya tampung, mayoritas dihuni pelanggar hukum ringan,\u201d sebutnya.<\/p>\n

Terkait kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, Habiburokhman menilai unsur pelanggaran hukumnya sangat lemah.<\/p>\n

\u201cTidak ada aliran dana, tidak ada kerugian negara. Mens rea-nya sangat tipis. Bahkan obstruction of justice terhadap Hasto juga tidak terbukti. Maka dari sudut hukum, ini tidak signifikan,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Ia menyebut langkah Presiden Prabowo sebagai upaya menjaga stabilitas nasional dari kegaduhan politik yang tidak produktif. \u201cPresiden memiliki pertimbangan strategis untuk menjaga persatuan dan ketertiban nasional,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Habiburokhman juga mengingatkan bahwa pemberian amnesti bukan hal baru. Sejak era Presiden Soekarno hingga Jokowi, kebijakan ini kerap dikeluarkan dalam situasi tertentu.<\/p>\n

Beberapa contohnya termasuk:<\/p>\n