{"id":135799,"date":"2025-08-08T21:17:38","date_gmt":"2025-08-08T14:17:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=135799"},"modified":"2025-08-08T21:25:33","modified_gmt":"2025-08-08T14:25:33","slug":"dugaan-korupsi-psr-di-aceh-singkil-lahan-plasma-diduga-fiktif-rp75-miliar-uang-negara-masuk-ke-perusahaan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2025\/08\/08\/dugaan-korupsi-psr-di-aceh-singkil-lahan-plasma-diduga-fiktif-rp75-miliar-uang-negara-masuk-ke-perusahaan\/","title":{"rendered":"Dugaan Korupsi PSR di Aceh Singkil: Lahan Plasma Diduga Fiktif, Rp7,5 Miliar Uang Negara Masuk ke Perusahaan"},"content":{"rendered":"

Aceh Singkil, Infoaceh.net<\/strong> \u2013 Dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Aceh Singkil kian mencuat.<\/p>\n

Ketua DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Provinsi Aceh, Mahmud Padang, mengungkapkan indikasi kuat tumpang tindih lokasi program PSR dengan lahan plasma milik salah satu perusahaan sawit terbesar di daerah tersebut.<\/p>\n

Menurut Mahmud, hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai siapa sebenarnya yang menikmati manfaat dari program tersebut\u2014apakah petani rakyat, atau justru korporasi.<\/p>\n

\u201cBerdasarkan informasi yang kami peroleh, ratusan hektare lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi petani rakyat justru berada di atas areal plasma milik perusahaan. Programnya terkesan fiktif, tapi dana tetap dicairkan,\u201d ungkap Mahmud Padang dalam keterangan tertulis, Jum’at (8\/8\/2025).<\/p>\n

Dengan estimasi alokasi dana PSR sebesar Rp25 juta per hektare, maka potensi kerugian negara dari 300 hektare lahan mencapai Rp7,5 miliar.<\/p>\n

\u201cLahan itu sudah masuk program plasma. Artinya, tidak seharusnya mendapat PSR lagi. Tapi faktanya, PSR tetap dijalankan di sana. Ini mengindikasikan adanya manipulasi dari awal, mulai dari penentuan lokasi hingga pelaporan,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Mahmud menilai temuan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap semangat awal program PSR yang digagas Presiden Joko Widodo.<\/p>\n

Tujuan utama PSR adalah meningkatkan produktivitas lahan rakyat tanpa membuka hutan baru.<\/p>\n

\u201cKalau lokasi sudah jelas milik plasma, berarti seluruh proses pelaksanaan PSR perlu dicurigai. Ini bukan hanya merugikan rakyat, tapi juga mencoreng amanah Presiden,\u201d tambah Mahmud.<\/p>\n

Ia juga menyesalkan fakta bahwa masih banyak lahan milik petani yang layak mendapatkan bantuan PSR, namun justru diabaikan.<\/p>\n

\u201cPetani yang seharusnya dibantu malah tersingkir, sementara perusahaan yang sudah mendapat fasilitas kembali disuntik dana,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Atas temuan tersebut, Alamp Aksi mendesak Kapolda Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh untuk segera membentuk tim khusus guna menyelidiki dugaan korupsi PSR di Aceh Singkil.<\/p>\n

Mahmud juga membuka kemungkinan bahwa praktik serupa terjadi di wilayah lain, termasuk Kota Subulussalam.<\/p>\n

\u201cJangan tunggu rakyat turun ke jalan. Kami akan tindak lanjuti dengan aksi jika aparat penegak hukum tidak bergerak. Miliaran rupiah dari PSR seharusnya dinikmati petani, bukan disedot oleh oknum yang mencari celah,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Alamp Aksi, kata Mahmud, berkomitmen terus mengawal persoalan ini dan tengah mengumpulkan data di lapangan untuk memperkuat laporan.<\/p>\n

\u201cKami ingin memastikan PSR benar-benar memberi manfaat maksimal bagi rakyat, sesuai niat Presiden, dan tidak menjadi bancakan oknum-oknum tertentu,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Aceh Singkil, Infoaceh.net \u2013 Dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Aceh Singkil kian mencuat. Ketua DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Provinsi Aceh, Mahmud Padang, mengungkapkan indikasi kuat tumpang tindih lokasi program PSR dengan lahan plasma milik salah satu perusahaan sawit terbesar di daerah tersebut. Menurut Mahmud, […]<\/p>\n","protected":false},"author":12,"featured_media":135800,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[98],"tags":[],"class_list":["post-135799","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2025\/08\/IMG-20250808-WA0017.jpg?fit=678%2C452&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/135799","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/12"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=135799"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/135799\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/135800"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=135799"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=135799"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=135799"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}