{"id":146269,"date":"2025-09-17T23:54:40","date_gmt":"2025-09-17T16:54:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=146269"},"modified":"2025-09-17T23:54:40","modified_gmt":"2025-09-17T16:54:40","slug":"disesalkan-pembatalan-500-rumah-dhuafa-anggaran-diduga-dialihkan-ke-bonus-atlet-pon","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2025\/09\/17\/disesalkan-pembatalan-500-rumah-dhuafa-anggaran-diduga-dialihkan-ke-bonus-atlet-pon\/","title":{"rendered":"Disesalkan Pembatalan 500 Rumah Dhuafa, Anggaran Diduga Dialihkan ke Bonus Atlet PON"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH, Infoaceh.net<\/strong> \u2013 Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyesalkan keputusan Pemerintah Aceh yang membatalkan pembangunan 500 unit rumah dhuafa atau Rumah Layak Huni (RLH) untuk masyarakat miskin Aceh.<\/p>\n

Padahal, daftar penerima bantuan tersebut sudah diverifikasi oleh tim yang dibentuk langsung oleh Gubernur Aceh.<\/p>\n

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17\/9\/2025), menilai alasan pemerintah yang menyebut tidak cukup waktu untuk merealisasikan program ini hanyalah alasan klasik.<\/p>\n

Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya, anggaran pembangunan 500 unit rumah tersebut justru dialihkan untuk pembayaran bonus atlet Aceh yang meraih medali pada PON.<\/p>\n

\u201cJika alasan tidak cukup waktu, itu hanya alasan dibuat-buat. Sangat disayangkan, hak masyarakat miskin justru dikorbankan untuk kepentingan lain. Informasi yang kami dapat, anggaran ini digeser untuk bonus atlet PON,\u201d ungkap Nasruddin.<\/p>\n

Lebih lanjut, ia menegaskan seharusnya pemerintah mampu mencari alternatif pos anggaran lain. Menurutnya, masih banyak kegiatan yang belum mendesak dan bisa dipangkas, salah satunya program di Dinas Pendidikan Aceh yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.<\/p>\n

\u201cJadi pertanyaan besar, mengapa paket-paket pengadaan barang di Dinas Pendidikan Aceh seperti terburu-buru diselesaikan bahkan terkesan berani menabrak aturan juknis Dana DAK Fisik. Jika pemerintah ingin memenuhi janji kepada atlet, itu bisa dilakukan sesuai rencana. Sebelum PON berlangsung, seharusnya alokasi cadangan anggaran sudah disiapkan sesuai target perolehan medali. Jika ada lebih, bisa dikembalikan ke kas daerah,\u201d tambahnya.<\/p>\n

Nasruddin juga menyoroti lemahnya koordinasi antar-Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).<\/p>\n

Ia menilai Sekda Aceh selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) belum mampu mengatur sinergi dengan baik sehingga muncul keterlambatan pengesahan APBA-P.<\/p>\n

\u201cKalau anggaran untuk rehab rumah dewan Rp47,4 miliar dibatalkan masih bisa dimaklumi, karena rumah dinas DPRA masih layak ditempati. Tapi bagaimana dengan rumah masyarakat miskin yang atapnya bocor dan tidak layak huni? Mereka sudah didata tahun ini untuk dibangunkan rumah, tapi malah dibatalkan,\u201d ucapnya.<\/p>\n

TTI mendesak agar Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, segera memerintahkan Sekda Aceh dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh untuk mengembalikan anggaran pembangunan 500 unit rumah tersebut.<\/p>\n

\u201cKalau Mualem benar-benar berpihak kepada rakyat miskin, maka ia harus mendengar keluhan masyarakat kecil. Jangan sampai masyarakat semakin kecewa dengan pemerintah,\u201d tegas Nasruddin.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BANDA ACEH, Infoaceh.net \u2013 Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyesalkan keputusan Pemerintah Aceh yang membatalkan pembangunan 500 unit rumah dhuafa atau Rumah Layak Huni (RLH) untuk masyarakat miskin Aceh. Padahal, daftar penerima bantuan tersebut sudah diverifikasi oleh tim yang dibentuk langsung oleh Gubernur Aceh. Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17\/9\/2025), menilai alasan pemerintah […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":146270,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-146269","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aceh"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2025\/09\/af23c1c7-1244-4a49-80f7-69e8a02f16bc.jpeg?fit=576%2C453&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/146269","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=146269"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/146269\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/146270"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=146269"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=146269"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=146269"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}