{"id":149152,"date":"2025-10-16T23:31:47","date_gmt":"2025-10-16T16:31:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=149152"},"modified":"2025-10-17T02:02:33","modified_gmt":"2025-10-16T19:02:33","slug":"djp-dan-djpk-perkuat-sinergi-perpajakan-bersama-109-pemda-tingkatkan-penerimaan-negara-daerah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2025\/10\/16\/djp-dan-djpk-perkuat-sinergi-perpajakan-bersama-109-pemda-tingkatkan-penerimaan-negara-daerah\/","title":{"rendered":"DJP dan DJPK Perkuat Sinergi Perpajakan Bersama 109 Pemda, Tingkatkan Penerimaan Negara-Daerah"},"content":{"rendered":"

Jakarta, Infoaceh.net<\/strong> \u2013 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan bersama 109 pemerintah daerah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit untuk memperkuat sinergi pengelolaan
\nperpajakan antara pusat dan daerah, Rabu (15\/10\/2025).<\/p>\n

Penandatanganan yang dilaksanakan secara daring dari
\nAula Nagara Dana Rakca, Gedung Radius Prawiro DJPK, Jakarta, ini menjadi bagian dari perluasan Program PKS Tripartit Tahap VII, melanjutkan kerja sama yang telah dijalankan sejak 2019.<\/p>\n

Program PKS Tripartit merupakan wujud komitmen bersama antara DJP, DJPK, dan pemerintah
\ndaerah untuk memperkuat kolaborasi fiskal dan pertukaran data perpajakan. Melalui kerja sama ini, pemerintah pusat dan daerah berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan, memperluas basis pajak, serta mengoptimalkan potensi penerimaan baik di tingkat nasional maupun daerah.<\/p>\n

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani menekankan pentingnya penyelarasan
\nkebijakan pajak pusat dan daerah sebagai bagian dari strategi memperkuat fondasi ekonomi
\nnasional.<\/p>\n

\u201cSinergi pajak pusat dan daerah bukan sekadar koordinasi teknis, tetapi langkah strategis untuk memperkuat perekonomian nasional. Dengan kebijakan yang selaras, pertumbuhan ekonomi akan menciptakan ruang fiskal yang lebih luas, baik untuk negara maupun daerah,\u201d ujar Askolani.<\/p>\n

Realisasi Sinergi: Himpun Pajak Rp202,82 Miliar<\/p>\n

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan sinergi pengawasan bersama antara Kantor Wilayah DJP dan pemerintah daerah telah memberikan hasil nyata.<\/p>\n

\u201cHingga triwulan II tahun 2025, realisasi penerimaan pajak pusat atas kegiatan pengawasan
\nbersama mencapai Rp26,84 miliar, sedangkan realisasi penerimaan pajak daerah yang
\ndilaporkan pemerintah daerah tercatat sebesar Rp175,98 miliar,\u201d ungkap Bimo.<\/p>\n

Ia menambahkan, capaian ini menunjukkan kolaborasi lintas otoritas mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat koordinasi fiskal antarlembaga.<\/p>\n

Menutup sambutannya, Bimo Wijayanto menyampaikan apresiasi kepada DJPK serta seluruh pemerintah daerah yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan PKS Tripartit.<\/p>\n

\u201cKebersamaan ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola perpajakan yang lebih
\nefektif, transparan, dan berkelanjutan, demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera,\u201d tutupnya.<\/p>\n

Program PKS Tripartit yang dimulai sejak 2019 kini telah mencakup lebih dari 400 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.<\/p>\n

Melalui perluasan tahap VII ini, Kementerian Keuangan
\nmenargetkan peningkatan sinergi pengawasan terhadap wajib pajak potensial, pertukaran data,
\nserta penguatan kapasitas fiskal daerah guna mendukung kemandirian pembiayaan pembangunan.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan sinergi pengawasan bersama antara Kantor Wilayah DJP dan pemerintah daerah telah memberikan hasil nyata.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":149153,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[27],"tags":[33615,48896,15230,15316,903,36228,15321,48897,48898,3338],"class_list":["post-149152","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ekonomi","tag-djp","tag-djpk","tag-kebijakan-fiskal","tag-kementerian-keuangan","tag-pajak","tag-pemerintah-daerah","tag-penerimaan-pajak","tag-pks-tripartit","tag-sinergi-fiskal","tag-infoaceh-net"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2025\/10\/IMG-20251016-WA0038-e1760632212518.jpg?fit=1200%2C800&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/149152","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=149152"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/149152\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/149153"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=149152"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=149152"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=149152"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}