{"id":150354,"date":"2025-10-26T22:43:54","date_gmt":"2025-10-26T15:43:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=150354"},"modified":"2025-10-28T11:39:44","modified_gmt":"2025-10-28T04:39:44","slug":"belanja-fantastis-dpra-publik-aceh-tak-bisa-lagi-dibodohi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2025\/10\/26\/belanja-fantastis-dpra-publik-aceh-tak-bisa-lagi-dibodohi\/","title":{"rendered":"Belanja Fantastis DPRA, Publik Aceh Tak Bisa Lagi Dibodohi"},"content":{"rendered":"

Banda Aceh, Infoaceh.net<\/strong> –Belanja dan pengelolaan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat saat ini yang tengah kesulitan.<\/p>\n

Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, Ahad (26\/10\/2025), menyebut praktik pembahasan anggaran di DPRA kian jauh dari semangat transparansi dan keadilan sosial.<\/p>\n

Menurut Nasruddin, masyarakat kini sudah cerdas dan tidak mudah lagi dibodohi, apalagi di era keterbukaan informasi publik.<\/p>\n

\u201cPublik dapat melihat langsung kegiatan di Sekretariat DPRA, dari satu item ke item lain. Mereka membaca dan menilai sendiri ke mana uang rakyat itu dibelanjakan,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Ia menyoroti sejumlah pos belanja yang dianggap tidak wajar, seperti rehab rumah dinas, pakaian dunas, lemari pakaian, ranjang tidur, hingga pengadaan baju safari dengan nilai yang dinilai \u201cfantastis\u201d.<\/p>\n

\u201cPara wakil rakyat seolah tidak peka dengan keadaan rakyat yang sedang susah. Mereka justru menghamburkan uang rakyat hingga ratusan miliar rupiah,\u201d kata Nasruddin.<\/p>\n

Nasruddin juga mempertanyakan bagaimana anggaran besar dan tidak wajar tersebut bisa disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).<\/p>\n

Ia menuding telah terjadi \u201ckompromi\u201d antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembahasan anggaran.<\/p>\n

\u201cKetika eksekutif dan legislatif sudah bersekongkol, maka pembahasan di DPRA hanya seremonial belaka,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Ia menilai, minimnya perdebatan dalam pembahasan APBA Aceh disebabkan karena banyak hal telah disepakati di luar sidang resmi.<\/p>\n

\u201cPara wakil rakyat sudah dininabobokkan dengan paket-paket pokir. Dana pokir dijadikan barter sehingga eksekutif mulus mengusulkan anggaran di SKPA masing-masing, meski kegiatan itu tidak menyentuh kesejahteraan masyarakat,\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Sebagai contoh, Nasruddin menyinggung sejumlah kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang nilainya fantastis namun dinilai tidak berdampak langsung bagi rakyat.<\/p>\n

\u201cAda pengadaan kain gorden Rp3 miliar, pakaian dinas dan lemari Rp2,8 miliar, papan informasi di Rp3 miliar dan banyak lagi,\u201d katanya.<\/p>\n

Ia juga menyinggung mahalnya biaya operasional pendopo gubernur dan wakil gubernur, serta fasilitas mewah yang dinikmati pejabat, sementara program penting justru tertunda.<\/p>\n

\u201cRumah untuk rakyat miskin batal dibangun 537 unit, Rumah Sakit Regional Aceh Selatan gagal tender dengan alasan tak cukup waktu, padahal anggaran sudah disahkan sejak awal tahun,\u201d tutur Nasruddin.<\/p>\n

APBA 2026 Dinilai Tak Akan Berubah<\/p>\n

TTI pesimistis APBA 2026 akan jauh berbeda jika pola lama tetap dipertahankan. Menurut Nasruddin, modusnya sama: kegiatan yang diusulkan lewat musrenbang justru diabaikan, sementara program atas nama pokir dewan lebih mudah disetujui karena dianggap menguntungkan pribadi.<\/p>\n

\u201cPokir dijadikan alat transaksi. Cashback bervariasi antara 20\u201330 persen, dan kini bahkan sudah menjadi rahasia umum. Paket pokir dijual secara terbuka oleh koordinator masing-masing,\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Di akhir pernyataannya, Nasruddin mengajak para anggota DPRA agar sadar dan kembali pada tugas utama mereka sebagai wakil rakyat.<\/p>\n

\u201cMasih ada harapan APBA 2026 berpihak kepada rakyat jika dewan punya hati nurani. Pembahasan dan eksekusi anggaran harus disiplin, kontrak proyek fisik sudah mulai paling lambat April,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Ia menegaskan wakil rakyat harus menjalankan tiga fungsi utama secara serius: pengawasan (controlling), penganggaran (budgeting), dan legislasi. \u201cSemoga mereka sadar akan tanggung jawab itu,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ia menegaskan wakil rakyat harus menjalankan tiga fungsi utama secara serius: pengawasan (controlling), penganggaran (budgeting), dan legislasi. \u201cSemoga mereka sadar akan tanggung jawab itu,\u201d pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":150355,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[2],"tags":[50740,24256,49453,50741,997,19359,50743,30967,50742,50744,12510,13678,50068,3146,3338],"class_list":["post-150354","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-umum","tag-anggaran-dpra","tag-apba-2025","tag-apba-2026","tag-belanja-mewah-pejabat","tag-dpra","tag-keadilan-sosial","tag-korupsi-anggaran","tag-nasruddin-bahar","tag-pemborosan-uang-rakyat","tag-pengawasan-publik","tag-pokir-dewan","tag-politik-aceh","tag-transparansi-tender-indonesia","tag-utama","tag-infoaceh-net"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2025\/10\/IMG-20251026-WA0055.jpg?fit=1199%2C629&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/150354","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=150354"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/150354\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/150355"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=150354"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=150354"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=150354"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}