{"id":151363,"date":"2025-11-06T18:43:49","date_gmt":"2025-11-06T11:43:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=151363"},"modified":"2025-11-06T19:11:43","modified_gmt":"2025-11-06T12:11:43","slug":"diduga-ada-potongan-dana-40-persen-bantuan-irigasi-rp145-miliar-dari-pokir-dpr-ri-di-aceh","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2025\/11\/06\/diduga-ada-potongan-dana-40-persen-bantuan-irigasi-rp145-miliar-dari-pokir-dpr-ri-di-aceh\/","title":{"rendered":"Diduga Ada Potongan Dana 40 Persen Bantuan Irigasi Rp145 Miliar dari Pokir DPR RI di Aceh"},"content":{"rendered":"

Banda Aceh, Infoaceh.net<\/strong> \u2013 Program rehabilitasi saluran irigasi di Provinsi Aceh yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kini menuai sorotan publik.<\/p>\n

Program yang dialokasikan melalui Pokok-pokok Pikiran (Pokir) dua anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, Ruslan M. Daud dan Irmawan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), diduga tidak sepenuhnya diterima oleh kelompok tani di lapangan.<\/p>\n

Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 760 kelompok tani dan koperasi di Aceh menerima bantuan dengan nilai maksimal Rp195 juta per kelompok. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp145 miliar.<\/p>\n

Namun, menurut pengakuan sejumlah pihak, terdapat dugaan pemotongan dana oleh oknum tertentu hingga mencapai 40 persen dari total bantuan yang diterima.<\/p>\n

\u201cModusnya mirip di banyak tempat. Dana tahap pertama sebesar 70 persen dicairkan ke rekening kelompok tani. Setelah tahap kedua sebesar 30 persen masuk, bendahara diminta menyerahkan kembali sebagian dana antara 40 hingga 50 persen sesuai kesepakatan,\u201d kata Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) Nasruddin Bahar, Rabu (5\/11\/2025).<\/p>\n

Ia menilai praktik tersebut mencederai semangat aspirasi rakyat yang disalurkan melalui mekanisme Pokir anggota DPR RI. \u201cKalau benar ada potongan seperti ini, maka Pokir yang seharusnya menjadi sarana memperjuangkan kepentingan masyarakat justru berpotensi disalahgunakan oleh oknum di lapangan,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Selain dugaan pemotongan, Nasruddin juga mengungkap adanya persoalan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Ahmad Dahlan Banda Aceh, di mana rekening kelompok tani penerima bantuan diduga dikuasai oleh pihak lain.<\/p>\n

\u201cTiga koperasi di Pidie Jaya bahkan mengaku belum menerima buku tabungan hingga saat ini. Diduga ada oknum pegawai BSI yang bekerja sama dengan pihak di luar bank untuk mengatur pencairan dana tanpa sepengetahuan pengurus resmi,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Ia mendesak BSI Pusat untuk segera turun tangan dan melakukan audit terhadap aktivitas di cabang Ahmad Dahlan Banda Aceh.<\/p>\n

\u201cKalau benar ada penyalahgunaan wewenang, BSI harus bertindak tegas. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan syariah,\u201d tegas Nasruddin.<\/p>\n

Managing Partner RH Law Firm & Partner yang mendampingi tiga koperasi di Pidie Jaya membenarkan bahwa pihaknya masih menunggu penyerahan buku tabungan dari BSI.<\/p>\n

\u201cKlien kami tidak memiliki akses terhadap rekening bantuan. Ini tentu merugikan dan harus segera diusut,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Nasruddin berharap Aparat Penegak Hukum (APH) segera menyelidiki dugaan pemotongan dana serta penyalahgunaan rekening tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rantai penyaluran bantuan.<\/p>\n

\u201cHarus dipastikan siapa yang menerima, siapa yang mengatur, dan siapa yang menikmati. Pemeriksaan fisik proyek juga penting agar diketahui apakah pekerjaan rehabilitasi irigasi sesuai dengan dana yang dicairkan,\u201d tandasnya.<\/p>\n

Ia juga meminta Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, BPKP, dan KPK untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana Rp145 miliar ini.<\/p>\n

\u201cTransparansi adalah kunci. Ini uang rakyat, jadi setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan,\u201d tutup Nasruddin Bahar.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u201cModusnya mirip di banyak tempat. Dana tahap pertama sebesar 70 persen dicairkan ke rekening kelompok tani. Setelah tahap kedua sebesar 30 persen masuk, bendahara diminta menyerahkan kembali sebagian dana antara 40 hingga 50 persen sesuai kesepakatan,\u201d kata Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) Nasruddin Bahar, Rabu (5\/11\/2025).<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":151364,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[2],"tags":[52190,52199,52183,52182,52197,18580,52189,13322,52196,52187,52192,52194,52195,52201,52200,52180,50266,1092,52188,52198,52181,52191,15582,50068,30966,52193,3146,3338],"class_list":["post-151363","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-umum","tag-anggota-komisi-v-dpr-ri","tag-audit-bsi-pusat","tag-audit-kpk","tag-bsi-ahmad-dahlan","tag-bsi-cabang-ahmad-dahlan-banda-aceh","tag-dana-desa","tag-dana-pokir-kementerian-pu","tag-dugaan-korupsi","tag-dugaan-pemotongan-dana-40-persen","tag-dugaan-pemotongan-dana-pokir","tag-irmawan-pkb","tag-kelompok-tani-aceh","tag-koperasi-penerima-bantuan","tag-korupsi-dana-irigasi","tag-penyelidikan-aph-aceh","tag-pokir-dpr-ri","tag-proyek-irigasi-aceh","tag-pupr","tag-rehabilitasi-saluran-irigasi-aceh","tag-rekening-kelompok-tani-dikuasai","tag-ruslan-m-daud","tag-ruslan-m-daud-pkb","tag-transparansi-anggaran","tag-transparansi-tender-indonesia","tag-tti-aceh","tag-tti-nasruddin-bahar","tag-utama","tag-infoaceh-net"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2025\/11\/WhatsApp-Image-2025-11-06-at-183754.jpeg?fit=700%2C470&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/151363","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=151363"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/151363\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/151364"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=151363"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=151363"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=151363"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}