{"id":152764,"date":"2025-11-20T01:18:45","date_gmt":"2025-11-19T18:18:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=152764"},"modified":"2025-11-20T05:11:30","modified_gmt":"2025-11-19T22:11:30","slug":"wamendagri-revisi-uupa-perlu-perbaiki-pengawasan-dan-tata-kelola-dana-otsus-aceh","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2025\/11\/20\/wamendagri-revisi-uupa-perlu-perbaiki-pengawasan-dan-tata-kelola-dana-otsus-aceh\/","title":{"rendered":"Wamendagri: Revisi UUPA Perlu Perbaiki Pengawasan dan Tata Kelola Dana Otsus Aceh"},"content":{"rendered":"

Jakarta, Infoaceh.net \u2013<\/strong> Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menekankan perlunya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).<\/p>\n

Menurut Bima, perubahan tersebut penting untuk menyesuaikan dinamika politik, fiskal, dan kebutuhan pembangunan yang terjadi sejak UU tersebut disahkan.<\/p>\n

\u201cPerubahan dalam hal tata kelola pemerintahan dan hubungan antara pemerintah pusat dan Aceh adalah keniscayaan karena ada dinamika politik, ada dinamika fiskal, dan kebutuhan-kebutuhan pembangunan. Karena itu, menurut hemat kami, sangat urgen untuk meninjau kembali norma-norma dalam UU Nomor 11 Tahun 2006,\u201d ujar Bima dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait RUU Pemerintahan Aceh di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19\/11\/2025).<\/p>\n

Catatan Kendala Implementasi UU Pemerintahan Aceh<\/p>\n

Bima menyebut sejumlah kendala yang muncul dalam pelaksanaan UU Pemerintahan Aceh saat ini, antara lain:<\/p>\n

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan antara pelaksanaan UU Pemerintahan Aceh dan regulasi nasional, misalnya di bidang pertanahan;<\/p>\n

Pelaksanaan kewenangan khusus Aceh belum optimal, dipengaruhi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan regulasi;<\/p>\n

Perlu perbaikan pengawasan dan tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, di mana sisa anggaran atau SILPA setiap tahun tergolong tinggi.<\/p>\n

\u201cData kami menunjukkan isu utama adalah sisa lebih perhitungan anggaran setiap tahun cukup tinggi, terutama ketika alokasi Dana Otsus ini angkanya 2 persen dari total DAU nasional. Perlu penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas tata kelola Dana Otsus,\u201d jelas Bima.<\/p>\n

Selain itu, Bima menekankan perlunya harmonisasi aturan dan sinergi antar lembaga di Aceh, termasuk penguatan fungsi lembaga pendukung agar lebih efektif dalam penggunaan Dana Otsus.<\/p>\n

Menurut Wamendagri, revisi UU Pemerintahan Aceh harus menegaskan:<\/p>\n

Kewenangan khusus Aceh, agar tidak terjadi ego sektoral kementerian\/lembaga yang menghambat implementasi.<\/p>\n

Tata cara konsultasi dan pertimbangan perubahan UU dengan DPR Aceh.<\/p>\n

Pengelolaan Dana Otsus, meliputi besaran alokasi, mekanisme distribusi ke kabupaten\/kota, dan akuntabilitas pengawasan agar lebih tepat sasaran.<\/p>\n

Penyesuaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewenangan Aceh.<\/p>\n

Keselarasan dengan semangat MoU Helsinki dan prinsip NKRI.<\/p>\n

\u201cYang terakhir, undang-undang yang akan kita bahas hendaknya selaras dengan semangat MoU Helsinki dan prinsip dari NKRI,\u201d tegas Bima.<\/p>\n

Revisi UU ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan Aceh, memastikan penggunaan Dana Otsus lebih efektif dan menegaskan hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah khusus Aceh.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u201cPerubahan dalam hal tata kelola pemerintahan dan hubungan antara pemerintah pusat dan Aceh adalah keniscayaan karena ada dinamika politik, ada dinamika fiskal, dan kebutuhan-kebutuhan pembangunan. Karena itu, menurut hemat kami, sangat urgen untuk meninjau kembali norma-norma dalam UU Nomor 11 Tahun 2006,\u201d ujar Bima dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait RUU Pemerintahan Aceh di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19\/11\/2025).<\/p>\n","protected":false},"author":400000,"featured_media":152765,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[2],"tags":[32863,54815,54813,54816,49455,54812,54817,54814,14513,54811,3338],"class_list":["post-152764","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-umum","tag-baleg-dpr-ri","tag-dana-otsus-silpa-tinggi","tag-disharmonisasi-peraturan-aceh-nasional","tag-penguatan-kewenangan-khusus-aceh","tag-revisi-uu-pemerintahan-aceh","tag-ruu-pemerintahan-aceh","tag-sinergi-lembaga-aceh","tag-tata-kelola-dana-otonomi-khusus","tag-uupa-nomor-11-tahun-2006","tag-wamendagri-bima-arya","tag-infoaceh-net"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2025\/11\/IMG-20251120-WA0006.jpg?fit=1599%2C907&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/152764","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/400000"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=152764"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/152764\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/152765"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=152764"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=152764"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=152764"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}